Ayo “Stop Pungli”

0
117

Oleh : Imam Syafii
Jabatan : Guru MAN 1 Musi Rawas

Pungli sepertinya kembali menjadi pembicaran hangat di tengah-tengah masyarakat kita setelah OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh anggota Polres Gowa terhadap dua oknum guru di salah satu SMK di Kabupaten Gowa yang menawarkan jasa pembuatan PTK dan PKG untuk proses kenaikan pangkat tanggal 10 Mei 2019. (https:// regional.kompas.com/ read/2019/05/15/ 22445111/ diduga-pungli- syarat-kenaikan- pangkat-2-guru- terjaring-ott)

Jika kita mengingat kembali kejadian tujuh tahun silam,maka ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya menimpa para guru kita dan menyedot perhatian publik. Tepatnya tahun 2012 lalu di Provinsi Riau hal ini dialami oleh para guru yang mencapai 1800 guru dan 417nya adalah para guru yang ada di Kota Pekanbaru. (http:// journalistcenter.blogspot.com/ 2012/08/kasus-plagiat-guru-riau.html).

Istilah pungli sendiri mulai viral di kenal masyarakat sejak Oktober 2016 disaat terjadinya penangkapan terhadap beberapa oknum di Kementerian Perhubungan yang diduga melakukan tindakan pungli, disinyalir hingga milyaran rupiah yang disimpan dalam satu rekening. Berita ini menjadi Hot News selama beberapa minggu di berbagai media elektronik dan sosial saat itu.

Apa itu pungli?
Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pungli akronim pungutan liar adalah meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim. Sementara pada Wikipedia Bahasa Indonesia pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

Sehingga dapatlah kita simpulkan Pungli adalah permintaan, pengenaan atau pungutan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan kepada seseorang, lembaga, perusahaan, dan sebagainya yang dilakukan dengan tidak berizin resmi, secara sembunyi-sembunyi, tanpa menurut peraturan yang lazim yang diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap pihak yang dalam posisi lemah demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Mengapa terjadi pungli?
Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab agar kita semua memiliki gambaran yang jelas dan mampu memahami secara komprehensif hal-hal apa saja yang mendorong seseorang untuk melakukan pungli. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya kegiatan pungli. Menurut hemat penulis faktor utama penyebab terjadinya pungli adalah:
Pertama, lunturnya nilai-nilai keimanan seseorang sehingga tidak lagi mampu menjaga dan mempertahankan nilai integritas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas tidak saja tanggung jawab kepada pimpinan sebagai aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat tetapi juga tanggung jawab (amanah) yang dipikul sebagai hamba Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjwabannya di akhirat kelak telah mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berdampak kepada pungli.

Kedua, sikap hidup hedonis dan konsumtif serta life style (gaya hidup) yang berorientasi kepada duniawi yang hanya untuk memenuhi tuntutan ekonomi semakin menjerumuskan seseorang untuk melakukan pungli dengan mencari keuntungan diri sendiri, maupun kelompok.
Ketiga, terbukanya ruang dan kesempatan tanpa pengawasan (loss control) yang ketat dari setiap pimpinan instansi dan lembaga semakin menyuburkan praktik-praktik pungli. Keempat, sistem pelayan dan birokrasi yang belum transparan dan akuntabel dan masih berbelit-belit. Kelima, masih minimnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pelayanan publik.

Dampak pungli?
Pungli secara langsung memberikan dampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat yang bersentuhan langsung dan berkepentingan langsung dengan pelayanan masyarakat. Bahkan menurut Jaksa Agung Republik Indonesia M. Prasetyo sebagaimana dilansir dalam Beritahati.com (14/10/2016) dikatakan ada tiga dampak yang akan ditimbulkan dari pungli tersebut. Pertama, pungli yang terjadi di instansi maupun lembaga akan mengganggu dan memberatkan masyarakat. Kedua dalam konteks dunia usaha, bisa juga mempengaruhi iklim investasi. Orang yang mau investasi di Indonesia tapi dengan adanya gangguan pungli ini, dimana setiap mengurus sesuatu menjadi berbelit-belit, makan waktu lama kalau tidak dikasih upeti. Imbasnya para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia akan berpikir ulang. Ketiga, dengan maraknya pungli akan berpengaruh pada merosotnya wibawa hukum.

Ayo “stop pungli”.
Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2016 dan telah diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Satuan Tugas Sapu Bersih ini dikendalikan langsung oleh Menkopolhukam (Pasal 5). Adapun tugas utamanya tertuang dalam Pasal 2 Perpres Nomor 87 Tahun 2016. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Di dalam Pasal 3, juga dijelaskan fungsi Satgas Saber Pungli yaitu a. intelijen, b. pencegahan, c. penindakan dan d. yustisi.

Digunakannya istilah Saber (sapu bersih) pungli sebagai bentuk tindakan yang menyeluruh untuk membersihkan praktik-praktik pungli di setiap lini pelayanan masyarakat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian diharapkan sektor-sektor pelayanan masyarakat betul-betul bersih dari praktik pungli.

Merujuk informasi di alamat website resmi saber pungli di https://saberpungli.id/faq, maka secara gamblang kita temukan seputar informasi tentang saber pungli seperti berikut: 1. Apakah Saberpungli? Saberpungli adalah program pemerintah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan Tim Saberpungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum. 2. Apa maksud dan tujuan diberlakukan program Saberpungli ? Maksud dan Tujuan dari program ini agar menjadikan pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara bidang hukum. 3. Mengapa anda harus mendukung program Saberpungli ? Agar memberikan kesadaran yang tinggi terhadap masyarakat untuk selalu berlaku jujur dalam bekerja. (Sumber: https://saberpungli.id/faq, 2016)

Langkah-langkah menumbuhkan kesadaran “Stop Pungli”
Kita sadari bersama bahwa permasalahan terjadinya praktik pungli salah satu yang menjadi faktor pendorongnya adalah persoalan integritas (kejujuran).

Kedua, menetapkan dan memperluas wilayah-wilayah Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Langkah cepat yang diambil oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya menyerap aspirasi dan menjawab perkembangan informasi di masyarakat dengan mencanangkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ketiga, memberikan keteladan. Terkait dengan praktik pungli, keteladanan seorang pemimpin juga menjadi faktor yang mampu mempengaruhi bawahannya untuk atau tidak bertindak melakukan praktik pungli. Oleh sebab itu menurut Srikandi Rahayu (2016) keteladanan pimpinan masuk dalam aspek organisasi yang menyebabkan terjadinya praktik pungli.

Keempat, Kebijakan penindakan dan pencegahan. Penindakan akan menghasilkan detterence effect (efek jera), berdampak kecil, dan jangka pendek. Sedangkan pencegahan akan berdampak besar, jangka panjang, dan kurangnya detterence effect. Sinergi antara keduanya diperlukan untuk menghasilkan detterence effect dan dampak besar serta berjangka panjang.

Kelima, memanfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat dewasa ini bisa menjadi alternatif untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan mengurangi praktik-praktik pungli. Pelayanan birokrasi publik berbasis teknologi lebih memberikan ruang transparansi, akuntabilitas, akses yang cepat dan mudah bagi masyarakat luas.

Keenam, sosialisasi secara masif dan terus menerus. Dengan beragamnya bentuk publikasi Saber Pungli ini diharapkan masyarakat semakin cerdas dan pintar sehingga mampu untuk menolak praktik pungli selain itu beragam publikasi ini akan memberikan kesadaran kepada seluruh aparatur sipil negara untuk tidak melakukan praktik-praktik pungli.

Kita semua berharap bahwa apa yang menjadi maksud dan tujuan dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli oleh pemerintah akan semakin meningkatkan kesadaran kita dengan terus menjaga nilai-nilai integritas dan rasa tanggung jawab dengan dimulai dari diri sendiri, mulai hari ini Ayo “Stop Pungli” untuk kemajuan bangsa kita.

Views All Time
Views All Time
111
Views Today
Views Today
1
Previous articleTadabbur al-Qur’an Perkuat Moral Peserta Didik
Next articleDuka Generasiku
Imam Syafii, M.Si. Guru di MAN 1 Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan. Lahir di Desa Tebat Jaya, BK 0 (OKU Timur-Sumsel) 22 Pebruari 1978. Pendidikan dasar saya tempuh pertama kali di SDN Inpres Balikpapan Kalimantan Timur pada tahun 1984 hingga kelas 3 dan melanjutkan pendidikan dasar kelas 4 di SDN Patok Songo Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur- Sumsel lulus tahun 1990. Kemudian melanjutkan ke MTsN Martapura Kab. OKU Timur lulus pada tahun 1993. Pendidikan menengah atas saya tempuh di Pondok Pesantrean Nurul Huda Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur di MA Nurul Huda Jurusan A3 (Biologi) lulus pada tahun 1996. Saya menlanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru-Riau jurusan Agronomi dan meraih predikat lulusan terbaik pada tahun 2001. Setelah enam bulan menjalani profesi sebagai asisten dosen memperoleh kesempatan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Riau untuk melanjutkan Pendidikan Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB-Bogor) masuk tahun 2002 dan lulus pada tahun 2004. Profesi guru saya jalani sejak lulus dari Bogor dengan menjadi guru honorer di MTsN 1 Muara Kelingi, di SMAN 1 Muara Kelingi, di MA Hidayatullah Muara Kelingi , SMAN Karya Sakti Kec. Muara Kelingi, MAN Muara Kelingi, SMAN 2 Muara Kelingi Kab. Musi Rawas. dI Tahun 2008 saya mendapatkan SK Bupati sebagai Guru TKS di SMAN 1 Muara Kelingi, dan di tahun 2009 kuliah kembali mengambil program Akta IV Pendidikan Biologi di Universitas Bengkulu dan pada tahun 2014 mendapatkan SK sebagai PNS di MAN 1 Musi Rawas.

LEAVE A REPLY