Bagian 23. Buku OSG V : MENYOAL SERTIFIKASI,UKG,DAN MUTU GURU

0
22

Dalam waktu dekat ini Kemendikbud berencana untuk menggelar Uji Kompetensi Guru (UGK) ulang bagi guru yang belum lulus pada UKG tahun 2015 yang lalu.. Seperti diketahui bahwa UKG tahun 2015 yang secara ecara umum mutu guru dinilai belum memenuhi harapan atau standar yang diharapkan, yaitu 55.  Kondisi  ini berdampak langsung dengan mutu peserta didik yang menjadi didikannya, dan  pada giliriannya berpengaruh besar kepada mutu pendidikan nasional.

Kontradiksi yang ada sangat jauh berbeda dengan peningkatan ekonomi dan kehidupan guru adalah masih rendahnya mutu profesionalisme guru. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan guru tidak berbanding lurus dengan kinerja,dedikasi, dan profesionalisme guru itu sendiri. Lagunya masih berjudul ‘Aku masih seperti yang dulu’, artinya tidak banyak perubahan yang menunjukkan peningkatan kinerja,dedikasi, dan profesionalisme. Indikator yang dapat menggambarkan atas kinerja,dedikasi, dan profesionalisme adalah data  hasil Uji Kemampuan Guru (UKG) tahun 2015 yang lalu. Tingkat kompetensi guru masih jauh dari standar yang ditetapkan.

Tidak ada bukti nyata perbedaan antara guru bersertifikat dan tidak bersertifikat terhadap kompetensi mereka atau dampaknya pada pembelajaran siswa. Hal ini karena batas kelulusan untuk menjadi guru bersertifikat ditetapkan terlalu rendah, dan hampir 100% guru baru bisa lulus proses sertifikasi. Meskipun uji kompetensi telah menggantikan penilaian portofolio sebagai sarana untuk mendapatkan sertifikasi, nilai kelulusan uji kompetensi yang ditetapkan juga terlalu rendah untuk bisa membedakan guru yang berkualitas tinggi dan rendah. Kajian yang dilakukan Kemendiknas tahun 2010 menemukan lebih dari 50% dari guru sekolah dasar yang telah lulus kursus pelatihan sertifikasi 90 jam ‘sangat tidak kompeten’ dalam pengetahuan mata pelajaran mereka, dan 90% diketahui ‘sangat tidak kompeten’ dalam kemampuan pedagogis mereka.

Dengan bercermin pada hasil UKG tahun 2015 yang tidak berbanding lurus antara  peningkatan kehidupan dan kesejahteraan guru pada umumnya dengan mutu  dan hasil pembelajaran, maka tentu ada banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan mutu profesionalisme guru. Peningkatan jenjang pendidikan strata 1 (S1) yang diwajibkan kepada guru disemua tingkatan diharapkan menjadi pondasi akademik yang kokoh bagi upaya peningkatan profesionalisme dari sisi intelektualitasnya, karena jenjang S1 merupakan gelar akademik yang menunjukkan kualitas formal intelektualitas yang tinggi. Gelar akademik  S1 atau bahkan ada yang sudah S2  memang belum menjadi jaminan yang kokoh terhadap profesionalisme guru, namun dengan gelar S1 atau S2 setidaknya menjadi pemicu diri untuk bersikap dan berjiwa profesional menjalankan profesi sebagai guru. Dengan gelar akademik yang tinggi tentunya menunjukkan jiwa intelektual yang lebih baik serta memiliki kematangan emosional dan mental yang lebih baik lagi. Merujuk hasil UKG tahun 2015, bahwa ada korelasi yang positif antara pendidikan guru  dengan nilai UKG, karena semakin tinggi jenjang pendidikan semakin baik hasil UKG guru tersebut.

Perekrutan guru sekarang ini diharapkan mendapat tenaga guru yang berkualitas, baik dari segi pendidikannya maupun profesinya. Persyaratan pendidikan terakhir bagi seorang guru minimal S1 merupakan’ harga mati’ yang  mengisyaratkan kualifikasi akademik mumpuni dan terdidik. Dengan kualitas pendidikan yang tinggi, maka secara formal kemampuan dan keilmuan sudah mendekati sosok guru yang ideal. Profesionalisme akan tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan karir dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti selama menjadi guru. Idealnya makin lama berkarir dan banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan profesinya maka makin profesional dalam bidangnya.

Pelatihan untuk guru yang akan mendapatkan sertifakasi yang biasa dikenal dengan PLPG juga belum dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu dan hasil pembelajaran guru itu sendiri. Menurut data Bappenas,  hasil program pelatihan untuk  sertifikasi belum berpengaruh pada peningkatan kompetensi profesional dan pedagogi guru. Pelatihan untuk sertifikasi tidak secara serta merta mampu meningkatkan kompetensi guru karena banyak faktor yang mempengaruhi kondisi yang guru yang mengikuti kegiatan tersebut, salah satunya faktor usia. Berdasarkan hasil UKG, guru  yang berusia 41 ke atas nilainya menurun dibandingkan dengan guru yang berusia di bawahnya. Kondisi fisik yang seiring dengan pertambahan usia tentunya dapat mempengaruhi daya serap dan semangat untuk mengikuti pelatihan yang relatif lama. Peningkatan kualitas pendidikan dalam jabatan (in-service education) untuk memberi kesempatan bagi para guru dalam mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Pelatihan guru bidang mata pelajaran harus dirancang bukan saja untuk melakukan pendalaman materi-ajar, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan mengajar.

Tingginya gaji guru akibat sertifikasi dan tunjangan profesi telah membuat profesi mengajar menjadi menarik, yang menyebabkan peningkatan jumlah mahasiswa yang mendaftar di LPTK. Antara tahun 2005 dan 2010, jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam program pendidikan keguruan meningkat dari 200.000 menjadi lebih dari 1.000.000.. Sebagian besar LPTK swasta berskala kecil, yang bertanggung jawab terhadap penambahan jumlah guru baru, memiliki kualitas yang relatif lebih buruk dan beroperasi dengan nyaris tanpa pengawasan.

Peningkatan mutu guru juga tidak terlepas dari mutu lembaga yang mengeluarkan guru, yaitu LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) LPTK. Lembaga inilah yang  harus mendidik calon guru yang memenuhi standar tinggi dan melahirkan guru-guru berkualitas dengan kompetensi profesional mumpuni. Untuk itu, seleksi penerimaan calon mahasiswa LPTK harus ketat, dan menyaring mereka yang benar-benar punya passion di bidang keguruan untuk dididik menjadi guru profesional. Berdasarkan data Beppenas, ada 381 LPTK seluruh Indonesia  dengan rincian FKIP UT  1 , eks IKIP 12, FKIP negeri 26, dan LPTK swasta 342.  Sebagian besar LPTK berkualitas  rendah, yang berdampak pada lulusan (guru) yang tidak memenuhi standar mutu.

Saat ini tidak ada sistem yang memantau efektivitas program pendidikan keguruan yang mereka jalankan terhadap kualitas guru atau hasil pembelajaran siswa. Juga hanya sedikit atau tidak ada pengendalian atas pertumbuhan lembaga-lembaga ini dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan pengadaan guru dari lembaga-lembaga ini menjadi tidak terkendali dan mengakibatkan banyak calon guru baru belum diangkat sebagai guru di sekolah, atau menjadi pekerja yang tidak berkualitas pada pekerjaan bidang lain. Tanpa adanya sistem perencanaan dan pengendalian lembaga pendidikan keguruan dan pengadaan guru, masalah kelebihan jumlah/pasokan akan terus terjadi, demikian juga masalah-masalah yang terkait dengan kualitas penyiapan guru.

Peningkatan  mutu guru juga tidak terlepas dari peran kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kepala sekolah cenderung fokus pada aspek administrasi ketika menilai kinerja guru di sekolah-sekolah, dan banyak kepala sekolah serta pengawas merasa tidak nyaman dan tidak mampu membuat penilaian profesional dan memberikan saran pedagogik kepada guru. Juga, sebagian besar pengawas fokus pada hal-hal administratif dibanding kualitas belajar-mengajar di sekolah. Permen No. 12/2007 mengharuskan pengawas fokus pada pengawasan manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan masalah-masalah sosial. Meskipun demikian, berbagai survei menunjukkan adanya kekurangan kepala sekolah dan pengawas dalam menangani masalah penilaian dan mutu guru .

Peningkatan mutu profesionalisme guru menjadi tanggung jawab semua pihak. Permasalahan rendahnya mutu guru tidak dapat dibebankan kepada guru itu sendiri karena ada banyak pihak dan faktor yang terkait dan berkepentingan dengan hal tersebut. Meningkatnya mutu guru yang diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan mereka tentunya menjadi  kondisi ideal yang ingin dicapai agar mutu pembelajaran dan pendidikan juga semakin meningkat.

 

##bukuosglima###

Views All Time
Views All Time
33
Views Today
Views Today
1
Previous articleBagian 22. Buku OSG V : NASIB LHS DAN PPK PASCA PERPRES NO.87/2017
Next articleKETIKA PENGAWAS dan PESERTA UNBK KENA SANKSI
Lahir dari keluarga petani dan sederhana di Martapura (Banjar) Kalsel, 5 Nopember 1963. Kini menjalani profesi sebagai guru sejak tahun 1988. Mata pelajaran PPKn/PKn. Saat ini (2017) bertugas di SMPN 4 Pelaihari Kab.Tanah Laut Kalsel. Mulai menulis artikel tentang pendidikan secara rutin sejak tahun 2013. Tulisan artikel banyak dikirim dan terbit pada koran lokal, Banjarmasin Post dan Radar Banjarmasin. Tahun 2015, penulis membukukan artikel-artikel yang pernah terbit pada koran lokal dalam sebuah buku "OPINI SANG GURU" (edisi pertama,2015) lalu buku " OPINI SANG GURU "Edisi Kedua (2017),dan insyaallah akan dilanjutkan dengan buku "OPINI SANG GURU" edisi ketiga ,dan seterusnya.Dalam bentuk tulisan ilmiah, penulis bersama dengan guru-guru Kalsel yang pernah mengikuiti Lomba Inovasi Pembelajaran Kemdikbud tahun 2015, 2016,dan 2017, sedang menyusun dan menerbitkan buku " INOVASI PEMBELAJARAN' ,yang akan diterbitkan dalam beberapa edisi. Setiap edisi terbit diisi oleh 5-6 guru penulis. Buku "INOVASI PEMBELAJARAN" berisi naskah karya tulis inovasi pembelajaran yang pernah masuk worshop dan finalis Lomba Inovasi Pembelajaran, rencananya akan diterbitkan pada akhir tahun 2017 untuk edisi pertama, dan awal tahun 2018 untuk edisi kedua... dan seterusnya. Penulis, bertindak sebagai koordinator pengumpulan naskah tulisan,mengedit, dan mengirimkannya ke penerbit buku di Kalsel. Semoga buku " INOVASI PEMBELAJARAN' karya guru 'Banua' untuk Indonesia akan dapat menginspirasi guru untuk membuat inovasi pembelajaran, menulis, dan membukukannya. Semoga.

LEAVE A REPLY