GANGGUAN KEAMANAN PASCA INDONESIA MERDEKA

0
20

KD :
3.9.  Mengevaluasi upaya bangsa indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI.
4.9.  Menyajikan hasil kesimpulan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI

Gangguan keamanaan setelah Indonesia merdeka ternyata tidak sedikit, gangguan keamanan tersebut bukan saja dampak dari kedatangan kembali Belanda ke Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga stabilitas politik dan keamanan. Gangguan keamanan tersebut dikelompokkan menjadi gangguan keamanan yang terjadi sebelum Indonesia mendapat pengakuan internasional dan gangguan keamanan setelah Indonesia mendapat pengakuan dari Belanda. Gangguan keamanan yang terjadi sebelum sebelum pengakuan kedaulatan antara lain :

  1. Peristiwa 3 Jul 1946, didalangi oleh Tan Malaka

Tanggal 27 Juni 1946 terjadi penculikan atas diri Perdana Menteri Sjahrir, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo, dan beberapa tokoh kabinet lainnya. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan keadaan bahaya di Indonesia. Pada tanggal 29 Juni 1946 seluruh kekuasaan diserahkan kepada Presiden Sukarno. Presiden Sukarno kemudian berpidato melalui radio menuntut pembebasan Sjahrir dan menteri-menterinya“Ini Presidenmu! Kalau engkau cinta kepada proklamasi dan Presidenmu, engkau cinta kepada perjuangan bangsa Indonesia yang insya Allah, de jure akan diakui oleh seluruh dunia.Tidak ada jalan kecuali. Hai, pemuda-pemudaku, kembalikanlah Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang engkau tawan di Negara Republik Indonesia yang kita cintai”.

Kelompok yang menculik tokoh-tokoh Kabinet Syahrir kemudian membebaskan, meskipun demikian, usaha kudeta tetap saja terjadi 30 Juni dini hari, Sjahrir pun diantarkan ke Yogyakarta dan diserahkan pada para ajudan Soekarno. Tanggal 3 Juli 1946, pelaku utama kudeta, Mayor Jenderal Sudarsono datang menghadap Presiden Soekarno. Ia beserta rekan-rekannya menyodorkan empat naskah berisi maklumat kepada presiden untuk ditandatangani.

Isi dari maklumat tersebut :

  1. Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir
  2. Presiden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik
  3. Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik (yang nama-namanya tercantum dalam naskah)
  4. Presiden mengangkat 13 menteri negara (yang nama-namanya tercantum dalam naskah).

Maklumat pada hakikatnya menuntut agar pimpinan pemerintahan diserahkan kepada para pengikut kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Tetapi presiden Sukarno tidak menerima maklumat tersebut. Pada saat itu juga Mayor Jenderal Sudarsono beserta rekannya ditangkap. ……………………. MATERI SELENGKAPNYA

Views All Time
Views All Time
19
Views Today
Views Today
1
Previous articleTEKNOLOGI DAN ILMUWAN ASAL INDONESIA YANG MENDUNIA
Next articleORDE BARU – REFORMASI
Lahir di Kebumen, Jawa Tengah. Pendidikan S1 IKIP Semarang. Kota singgah : Kebumen (1982-1985), Bogor (1981), Semarang (1986-191), Jakarta (1985, 1992), Lampung (1985) Bengkulu (1991), Makasar, Balikpapan, Tarakan, Bulungan (Kalimantan Timur 1991), Malang (2017), Yogyakarta (2018). Adventure : 1. Hutan lindung Bengkulu 1991, Sepeda motor pulang pergi : Purbalingga-Jakarta (2002), Purbalingga-Bandung (2012-2016), Purbalingga-Semarang (2012-2018), Mengelilingi Gunung Slamet melalui Pratin - Guci - Bumi Jawa- Bumi Ayu- Baturaden - Purbalinga - Pratin.(2017). Mengajar tahun 1985 di SD Kretek 1 Kebumen (1985), SMP Muhamadiyah Ayah, Kebumen (1986), SMP PGRI Sempor, Kebumen1993-1995), SMP N 2 Bukateja (1996-2014), SMK N1 Bukateja, Purbalingga ( 2014-sekarang).

LEAVE A REPLY