HONORER K2 “MAU SAMPAI KAPAN DAN KAPAN PPPK?”

0
14

HONORER K2 “MAU SAMPAI KAPAN DAN  KAPAN PPPK?”

 

Penantian yang panjang, padahal pemerintah telah menyiapkan peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) sebagai solusi atas tuntutan para tenaga honorer kategori dua. PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari jalur honorer K2 hasil tes tahap I pada Februari 2019 sampai saat ini yang akan berganti tahun belum ada kejelasan nasibnya. Namun, sudah sembilan bulan ini tidak ada progres perkembangan tentang tahapan yang ada dalam PP 49/2018, pasal 7 yang mengatakan setelah pengumuman hasil seleksi maka tahapan berikutnya adalah pengangkatan menjadi PPPK, sedangkan tahapan yang harus dilakukan sebelum pengangkatan PPPK, sesuai Perka BKN Nomor 1/2019 tentang Juknis Pengadaan PPPK yaitu harus dilakukan pemanggilan, penyerahan persyaratan administrasi, pemeriksaan kelengkapan, penyampaian usul penetapan Nomor Induk PPPK, penetapan Nomor Induk PPPK, dan Keputusan penetapan Nomor Induk PPPK.

Dalam hal ini tahapan berupa pemanggilan, penyerahan persyaratan administrasi dan pemeriksaan kelengkapan bisa dilakukan Pemda karena tahapan ini tidak membutuhkan Perpres yang mengatur tentang gaji dan tunjangan PPPK. Seharusnya yang dibutuhkan daerah adalah kemauan dan kebijakan untuk segera melakukan tahapan pemberkasan (pemanggilan, penyerahan persyaratan administrasi, pemeriksaan kelengkapan). Pemda jangan beralasan bahwa pemberkasan PPPK harus menunggu Perpres. Sebenarnya Perpres hanya dibutuhkan dalam proses pengangkatan PPPK.

Petunjuk dan arahan itu terlihat jelas dalam Lampiran XIIa pada Perka BKN 1/2019 bahwa yang menjadi dasar pengangkatan PPPK adalah:

  1. UU 5/2014 tentang ASN.
  2. PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK.
  3. Perka BKN 1/2019 tentang Juknis Pengadaan PPPK.
  4. Peraturan Presiden yang mengatur tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dan sampai saat ini belum terbit.

Menyikapi peraturan di atas berarti proses pemanggilan, penyerahan persyaratan administrasi dan pemeriksaan kelengkapan bisa dilakukan dengan secepatnya. Sudah lama pemerintah diuntungkan secara finansial dengan adanya tenaga honorer, akan tetapi sampai hari ini belum ada action terbaik pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga (guru) honorer apalagi peningkatan status dari tenaga honorer Kategori 2 menjadi PPPK ataupun CPNS. Tenaga honorer K2 usia 35 tahun ke atas saat ini makin menggeliat. Pengabdian di instansi pemerintah hingga puluhan tahun lamanya nyaris mengalami kelumpuhan, terancam tidak bisa menyandang status menjadi PNS. Pemerintah tentunya memahami, munculnya berbagai permasalahan seperti gaji honorer K2 yang relatif kecil di daerah yang hanya berkisar Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu karena tidak adanya standar kesejahteraan dan rawan adanya pemutusan hubungan kerja. Kebijakan pemerintah yang tidak masuk akal dan semakin lebarnya kesenjangan sosial antara honorer K2 dengan PNS. Selain itu, diskriminasi honorer K2 usia di atas 35 tahun sudah tidak mungkin lagi bisa mengikuti tes CPNS. Honorer K2 merupakan produk hukum negara tetapi justru diabaikan. Itu sebabnya, salahsatu solusinya adalah mengubah UU ASN agar lebih manusiawi dan tidak melanggar HAM. Tenaga honorer K2 bukanlah peminta-minta, namun mereka adalah saudara kita dan rakyat Indonesia yang turut ambil bagian dalam pembangunan bangsa ini melalui kompetensi yang mereka miliki, mereka hanya menginginkan sebuah perubahan status, bisa berdiri tegak di depan kelas, mengajar dengan rasa percaya diri, dan merasa dihargai pengabdiannya selama ini. Apakah sulitnya pemerintah mengubah status mereka? Kapan honorer K2 berakhir? Kapan PPPK? Kapan CPNS? Kapan dan kapan tentunya hanya pemerintah yang punya jawabannya.

 

Views All Time
Views All Time
68
Views Today
Views Today
1

LEAVE A REPLY