Presiden Joko Widodo memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Perpres PPK) pada 6 September 2017 di Istana Negara. Penandatanganan Perpres PPK ini sekaligus mengakhiri polemik Permen No. 23 Tahun 2017 mengenai program lima hari sekolah atau full day school.

Kehadiran Perpres PPK merupakan ikhtiar kolektif antara pemerintah dan masyarakat dalam  memantapkan jati diri bangsa Indonesia kini dan masa mendatang. Melalui Perpres PPK ini, seluruh elemen bangsa menekadkan diri untuk menjadikan bangsa yang berbudaya dan menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti.

Diharapkan, dengan adanya Perpres ini seluruh titik tumpu pendidikan, yakni satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga dapat memberikan penguatan karakter, terutama nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Konstruksi pemikiran Presiden Jokowi terhadap apa yang dicuatkannya ke dalam sebuah subjek peraturan yang legitim tentunya ia bangun atas dasar kesadaran yang bermakna dan interpretasi dari berbagai persoalan yang menyoroti problema pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, penekanan pada sub “Pendidikan Karakter” tentunya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang membingkai pada kacamata pendidikan kita. Kontemplasi pendidikan Indonesia semakin tergerus peradaban, kita bersikap dalam kondisi kultur sosial dan menyambung kemajemukan pada sebuah keniscayaan bangsa adalah tentang bagaimana kita mengolah pikiran, perasaan dan sikap pada kebermaknaan peradaban luhur bangsa kita.

Bila menengok kembali semangat reformasi di penghujung tahun 1997, membawa  angin baru bagi berbagai instansi atau lembaga untuk berbenah diri sesuai dengan kondisi masing-masing.  Salah satu hal yang memprihatinkan adalah reformasi bidang pendidikan belum mendapat perhatian yang serius. Sejak bangsa Indonesia merdeka, hingga usianya 72 tahun, dunia pendidikan tampaknya belum menjadi prioritas program pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Kondisi tersebut, bukan hanya disebabkan oleh pemimpin bangsa, melainkan justru pendidikan menjadi semakin terpuruk karena dibiarkan menjadi komoditas politik, bisnis, dan terjebak masuk dalam korporasi pendidikan, menjadi objek eksploitasi bagi kepentingan industri asing maupun domestik. Usaha mencerdaskan bangsa akhirnya sekadar slogan politik dan cita-cita utopis yang tetap menjadi mimpi bagi sekelompok besar rakyat Indonesia.

Jalan Baru

Proses penguatan pendidikan karakter sesungguhnya mempersyaratkan banyak hal. Setidaknya, menurut Suwendi ada tiga kunci pokok yang harus terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Pertama, pendidikan karakter harus diorientasikan untuk menumbuhkembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu. Pendidikan harus diorientasikan untuk mengharmoniskan antara olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh KH Tolchah Hasan, pendidikan karakter harus memberikan ruang yang cukup bagi berkembangnya potensi intuisi, emosi, dan kognisi peserta didik secara terpadu.

Kedua, pendidikan karakter hanya dapat berlangsung dengan baik jika ada keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan. Perpres ini mendorong lembaga pendidikan, mulai dari pimpinan, guru, hingga tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan harus mencerminkan karakter yang baik. Demikian juga, tokoh-tokoh masyarakat sebagai bagian dari tumpu penddikan, seperti agamawan, politisi, birokrat, pengusaha, dan semua komponen masyarakat lainnya berikhtiar sekuat tenaga untuk berkomitmen dan memberikan teladan yang baik. Tak terkecuali dari itu semua, adalah lingkungan keluarga yang memberikan porsi tidak sedikit dalam proses pembentukan pendidikan karakter bagi anak-anak di keluarganya.

Ketiga, pendidikan karakter harus berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter tidak dibatasi pada ruang dan waktu tertentu. Tidak hanya di lembaga pendidikan semata atau pada 5 atau 6 hari saja, proses pendidikan karakter itu terjadi. Dimanapun dan kapanpun, proses pendidikan karakter itu harus dilakukan dan menjadi kebiasaan.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan karakter, Perpres PPK ini sesunguhnya hadir sebagai wujud penyelesaian atas sebagian dari sejumlah problem-problem pendidikan yang terjadi. Perpres PPK mengembalikan siapa dan peran apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur formal, nonformal, dan informal ditempatkan pada porsi yang semestinya.

Ketiganya memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta tidak menjadi subordinasi. Jika selama ini kita menempatkan institusi pendidikan formal, terutama pada jenis pendidikan umum, sebagai alat ukur dalam keberhasilan pembentukan karakter sehingga afirmasi anggaran pendidikan pun demikian besar untuk layanan pendidikan formal, maka sudah saatnya kita harus adil dan memberikan ruang yang seimbang bagi layanan pendidikan nonformal, seperti pendidikan keagamaan pada masing-masing agama. Dalam kontes pendidikan keagamaan Islam, terdapat madrasah diniyah takmiliyah, pondok pesantren, dan pendidikan Alquran.

Pendidikan karakter tidak hanya didominasi oleh pendidikan yang berorientasi pada aspek kognitif dan kecerdasan intelektual an scih, namun juga kecerdasan kognisi, emosi, dan spritual pun perlu mendapat perhatian dari negara. Bahkan, pendidikan karakter akan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan emosional dan spiritual. Dengan tanpa menafikan peran-peran pendidikan formal, kecerdasan emosi dan spiritual jauh telah diperankan oleh layanan pendidikan nonformal itu, utamanya berbasis keagamaan. Untuk itu, pendidikan pada jalur nonformal berbasis keagamaan sudah saatnya untuk direvitalisasi dan diafirmasi oleh negara.

Dengan mencermati fenomena tergerusnya peradaban bangsa, penguatan pendidikan karakter merupakan satu jalan baru bagi pendidikan karakter bangsa dengan Pancasila sebagai alternatifnya. Perpres ini harus dijalankan atas dasar kepentingan umum. Sebab kepentingan umum merupakan dimensi konstitutif setiap negara. Sementara itu, jati diri bangsa Indonesia terletak pada kepancasilaannya itu. Semoga(*)

Views All Time
Views All Time
16
Views Today
Views Today
1

LEAVE A REPLY