MANFAAT PENDIDIKAN INKLUSI

0
356

Manfaat Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusi memberikan hak untuk belajar pada semua anak, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi lainnya. Hal ini memberi tantangan pada guru untuk mengetahui bagaimana cara mengajar anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Dalam pendidikan inklusif juga berupaya untuk memberi perlindungan pada semua anak. Anak akan merasa aman belajar didalam kelas walaupun “berbeda” dari segi fisik, sosial, intelektual, dan emosi peserta didik lainnya.
Pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak sebagai peserta didik. Pembelajaran dalam kelas ramah dan kondusif sehingga anak menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Selain itu pembelajaran diberikan dengan menggunakan berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Kemudian penilaian dilakukan berdasarkan observasi terhadap kemamupan anak.

Bagi Siswa:

  1. Siswa ABK dan siswa umum belajar untuk sensitif, memahami,
    menghargai, dan menumbuhkan rasa nyaman dengan perbedaan individual.
  2. ABK belajar keterampilan sosial dan menjadi siap untuk tinggal di masyarakat karena mereka dimasukkan dalam sekolah umum.
  3. ABK terhindar dari dampak negatif dari sekolah segregasi, antara lain kecenderungan pendidikannya yang kurang berguna untuk kehidupan nyata, label “cacat” yang memberi stigma pada anak dari sekolah segregasi
    membuat anak merasa inferior, serta kecilnya kemungkinan untuk saling
    bekerjasama, dan menghargai perbedaan.

Bagi Masyarakat:

  1. Mengajarkan nilai sosial berupa kesetaraan.
  2. ABK tidak lagi dipandang sebagai ancaman dan beban bagi masyarakat yang harus dipisahkan, dan dikontrol oleh sekolah segregasi.

3.Bagi sekolah reguler mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru tentang bagaimana mengelola ABK

  1. Kesetaraan Hak Difabel

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum pada ketentuan pasal 1 ayat 3 undang- undang dasar republik indonesia tahun 1945. Hukum sendiri merupakan suatu norma atau kaidah yang didalamnya terdapat berbagai macam peraturan dan ketentuan- ketentuan yang memaksa sehingga setiap orang harus tunduk dan mematuhi aturan tersebut, supaya menciptakan keadaan masyarakat yang harmonis dan tenteram. Dan jika ada yang melanggarnya akan dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa hukummengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara indonesia.
Menurut satjipto Raharjo hukum dibuat untuk dilaksanakan. Sehingga hukum tidak lagi bisa dikatakan sebagai hukum manakala ia tidak  pernah dilaksanakan. Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah- kaidah atau peraturan – peraturan yang terkandung tindakan- tindakan yang harus dilaksanakan tidak lain adalah penegakan hukum (marulak parade,2003: 73)
Salah- satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai suatu sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah- satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara alamiah. Salah satu ciri dari negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak- hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia salah satunya yaitu perlakuan yang sama bagi setiap warga negara sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Didalam penjelasan umum undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (selanjutnya disingkat UU No.48 tahun 2009),dijelaskan bahwa: Undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah- satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Peradilan yang bebas sebagaimana pasal 24 ayat 1 UUD 1945 bahwa “ kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dipertegas oleh pasal 1 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009, bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan undang- undang dasar republik indonesia demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Artinya setiap manusia memiliki hak yang sama, seperti halnya seorang penyandang disabilitas, mereka pun mempunyai hak yaitu harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena- mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas intregitas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.
Dalam kemandiriannya difabel perlu mendapatkan pendidikan yang mampu memfasilitasi secara utuh kebutuhan mereka. Karena pendidikan merupakan pondasi kuat dalam mewujudkan kemandirian anak. Sesuai dengan deklarasi universal tentang hak asasi manusia (PBB, 1948) dan secara kuat dipertegas oleh deklarasi dunia tentang pendidikan bagi semua (UNESCO, 1990), yang antara lain mengatakan bahwa setiap penyandang difabel berhak menyatakan keinginannya sehubungan dengan pendidikannya, sejauh hal tersebut dapat difahami; dan orang tua berhak untuk dikonsultasi mengenai bentuk pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan aspirasi anaknya.
Kerangka aksi mengenai pendidikan kebutuhan khusus (unesco, 1994) mengakui prinsip bahwa sekolah seyogyanya mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, linguistik ataupun kondisi- kondisi lainnya. Dalam konteks Kerangka Aksi tersebut, istilah “kebutuhan pendidikan khusus” mengacu pada semua anak dan remaja yang kebutuhannya timbul akibat kecacatan atau kesulitan belajarnya. Banyak anak mengalami kesulitan belajar dan oleh karenanya memiliki kebutuhan pendidikan khusus pada saat mereka sedang menempuh pendidikannya. Sekolah harus mencari cara agar berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah.
Sesuai dengan UUD 1945 bahwa tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga proses belajar yang terwadahi dalam lembaga pendidikan tentunya menjadi sebuah hal yang vital bagi kemajuan suatu bangsa. Tujuan belajar secara umum adalah ingin mencapai kedewasaan individu, baik secara jasmani,rohani,maupun social (Langevel). Secara umum difabel dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu mampu didik, mampu latih, dan mampu rawat. Selama ini dalam dunia pendidikan, disediakan Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi kaum difabel. Sekolah ini dibagi jenisnya berdasarkan tingkat “kecacatan” siswanya, misalnya SLB-A (sekolah khusus anak tuna netra), SLB-B (sekolah khusus anak tuna rungu), SLB-C (sekolah khusus anak tuna grahita), SLB-D (seklah khusus anak tuna grahita), SLB-E (sekolah khusus anak tuna laras), dll. Sekolah dengan model eksklusif (keterpisahan) bukanlah suatu model pendidikan yang ideal bagi difabel. Sistem seperti ini justru memberikan kesan mengkotak- kotakkan manusia. Sehingga perlu adanya inovasi baru dalam dunia pendidikan difabel.
Bagi difabel yang mampu didik akan lebih baik apabila diberikan kesempatan untuk mengakses sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa difabel dalam program yang sama. Pentingnya pendidikan inklusi adalah memberikan lingkungan yang tepat guna mencapai kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh. Keberhasilannya menuntut usaha bersama, bukan hanya dari guru- guru dan staf sekolah, orang tua, keluarga, relawan, tetapi juga dari teman sebayanya. Namun, sangat disayangkan belum banyak difabel yang mengakses sekolah model inklusi ini, akibat minimnya informasi mengenai sekolah inklusi, ketiadaan biaya, infrastruktur yang kurang mendukung serta kondisi kultural budaya yang cenderung ‘menyembunyikan’ anak difabel karena dianggap sebagai aib. Peran orang tua sebenarnya sangat penting bagi perkembangan anak, terutama penyandang disabilitas.
Oleh karena itulah perlu disadari bersama usaha pencerdasan dan sosialisasi yang masiff terkait keberadaan sekolah iklusi dan peran orang tua dalam perkembangan anak difabel. Kondisi seperti ini mengajak kita bersama untuk lebih memperhatikan dan peka tehadap kondisi penyandang disabilitas. Hak- hak atas mereka layak untuk kita perjuangkan bersama.
Berdasar pada Permendiknas no.70 tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 bahwa Pendidikan inklusi diberikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa. Dalam kebijakan sosial global selama dua dasa warsa terakhir ini adalah meningkatkan integrasi dan partisipasi serta memerangi eksklusi (keterpisahan). Di sekolah inkusi akan lebih banyak memberikan keuntungan, karena tidak hanya memenuhi hak asasi manusia dan hak- hak anak, namun lebih penting lagi adalah bagi kesejahteraan anak. Pendidikan inklusi dimulai dengan merealisasikan perubahan paradigma masyarakat yang terkandung selama ini, dimana akan menjadi bagian keseluruhan. Dengan demikian difabel akan merasa tenang, percaya diri, merasa dihargai, dan bertanggungjawab.

Views All Time
Views All Time
124
Views Today
Views Today
1
Previous articleCiri Sekolah Inklusif
Next articlePARTISIPASI TERHADAP INKLUSI
Nama :Juwita, S.Pd Tempat tanggal lahir :Aceh besar 15 Maret 1978 Tempat tugas :SDN 1 Indrapuri Hobi: membaca, menulis, dan bersih-bersih Berstatus kawin dan memiliki 1 putri dan 2 orang putra, Tinggal di Desa Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga,Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Mengecap pendidikan Min Paya Seunara Sabang, Lalu SMP 6 Kota Sabang,SMU di Banda Aceh, Lalu kuliah D-II di STKIP Getsempena. Melanjutkan S-1 FKIP Universitas Serambi Mekkah. Menjadi guru PNS April 2006,pertama mendapat SK di SDN Mureu Indrapuri, setahun kemudian di mutasi ke SDN 1 Indrapuri sampai sekarang,,, Pengalaman selama menjadi guru,,, pernah bersama DBE-2 sebagai fasilitator Sains, Fasilitator di HKI, Guru inti di gugus, dan memfasilitasi beberapa kegiatan di UPTD. Dalam mengembangkan kompetensi pernah mengikuti guru berprestasi tahun 2014, namun hanya mendapat juara 3 tingkat provinsi. Terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk dapat bergabung di blog.igi yang is the best,,semoga kita selalu sharing and growing together. salam satu hati guruku di Indonesia, ditangan kita ujung tombak bangsa.

LEAVE A REPLY