PARADIGMA PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

0
8

PARADIGMA PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Jangan  selalu melihat dari keterbatasannya tapi lihatlah kelebihannya, jangan selalu melihat dari kelemahannya tapi lihatlah kemampuannya. Beri kesempatan untuk mengemmbangkan potensinya. Perhatikan haknya, bimbing untuk melakukan kewajibannya. Jaga hatinya. Hargai prestasinya.

  1. Inklusi Akses Peningkatan Mutu Semua Anak

Pertemuan Millennium menyepakati delapan Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millenium (New York, September 2000)

– Pertemuan ini dihadiri oleh 189 negara anggota PBB, merupakan

pertemuan terbesar yang pernah dilakukan PBB

– Dua tujuan PUS diintegrasikan kedalam MDGs, yaitu:

– Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua pada tahun 2015

– Kesetaraan Gender dalam pendidikan

– Pendidikan Untuk Semua Hakekat dari “Pendidikan untuk Semua” adalah mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi haknya, yaitu layanan pendidikan.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 5 ayat 5 :

“Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”. Semua Terlayani (Semua Anak) .Semua Melayani (Pemangku Kepentingan, Perencana, Dan Praktisi Pendidikan)

Strategi penting yang diadopsi : 

  • Memastikan dukungan dana untuk PUS atau EFA
  • Mempromosikan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil
  • Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Untuk dapat mewujudkan EFA, semua komponen bangsa, baik pemerintah, swasta, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun warga negara secara individual, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskannya sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional, penerapan konsep pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan.
  • Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas, penguasaan sains dan teknologi dan bagaimana pendidikan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan dasar pijakan.
  • Dalam pembangunan pendidikan nasional itu sendiri juga terdapat sejumlah tantangan, isu dan permasalahan.
  • Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1) pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan   serta tidak diskriminatif dengan menjunjung  tinggi hak asasi  manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,  dan kemajemukan bangsa.
  • Dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan yang bermutu masih ditemui peserta didik yang rentan dan
  • Peserta didik yang rentan dan terdiskriminasi antara lain Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)
  • Berbicara Pendidikan Inklusif adalah berbicara semua anak

 

  1. Tujuan Pendidikan Inklusi
  2. Memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya
  3. Memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran
  4. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak.
  5. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
  6. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
  7. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.
  8. Pemberdayaan Disabilitas

Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dalam lingkungan pendidikan/sekolah/kelas yang terbuka, ramah, dan tidak mendiskriminasi. Pendidikan inklusif adalah sistem  penyelenggaraan pendidikan yang menjamin kesetaraan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pada umumnya untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan suatu sistem layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan inklusif menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa membeda-bedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis (keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik, mental/ intelektual, sosial, emosional dan perilaku.

Dalam konteks menumbuhkan masyarakat inklusif atau demokratis, pendidikan inklusif dipahami sebagai proses penanaman sikap toleran di kalangan peserta didik agar mereka siap menghadapi atau apresiatif terhadap perbedaan dalam kehidupan seperti pendapat, pandangan, kepercayaan, budaya dan ideologi.

Melalui pendidikan inklusif kesadaran kritis terhadap isu-isu keadilan akan dapat ditumbuhkan melalui refleksi. Semua anak dengan berbagai latar belakang berhak atas pendidikan.

Hal ini merupakan perwujudan dari hak asasi yaitu “the right to education”. Oleh karena itu Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) seharusnya mengenali dan memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam, mengakomodasi keragaman gaya dan tempo belajar peserta didik serta menjamin bahwa setiap individu dapat mengenyam pendidikan bermutu dengan menggunakan kurikulum yang sama, strategi mengajar yang tepat, penggunaan sumber yang ada dan dukungan masyarakat.

Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) sama dengan peserta didik pada umumnya namun kurikulumnya diadaptasi (eskalasi, duplikasi, modifikasi, subtitusi, dan omisi) sesuai dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Pasal 42 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

Konsep pendidikan atau pembelajaran ini mengandung ciri-ciri seperti kebutuhan peserta didik harus menjadi isu utama, memberikan kebebasan (otonomi) dan tanggung jawab kepada peserta didik atas pembelajaran yang menjadi pilihannya dam rangka memperdalam pemahaman menurut kebutuhan dan kepentingan masing-masing pribadi. Anak-anak yang memerlukan pendidikan secara khusus harus menjadi bagian dari program pembinaan pendidik.

Selanjutnya, pembelajaran harus diadaptasikan dengan kebutuhan peserta didik dengan cara misalnya menyediakan bantuan ekstra yang diperlukan untuk menjamin terwujudnya pendidikan secara efektif, demokratis, memiliki komitmen terhadap keadilan dan anti diskriminasi.

Titik tekan manifestasi pendidikan inklusif adalah isu akses pendidikan bermutu untuk anak-anak berkelainan dan atau yang memiliki kebutuhan khusus tampak sangat menonjol.

Pendidikan inklusif diwujudkan dalam Satuan Pendidikan Penyelanggara Pendidikan Inkjlusaif  inklusif yang mempunyai misi memberi kesempatan kepada setiap peserta didik dan menjamin anak-anak berkebutuhan khusus diakui sebagai warga belajar dan kebutuhan khusus mereka dipenuhi.

Sejatinya, sasaran pendidikan inklusif adalah menyingkirkan hambatan-hambatan yang mengakibatkan kelompok anggota masyarakat seperti anak-anak perempuan, kelompok yang tidak beruntung, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan anak-anak yang tidak terjangkau melalui sistem pendidikan formal dan non formal karena sulit mengakses pendidikan dapat berkesempatan memperoleh akses pendidikan bermutu yang inklusif dan berkelanjutan.

  1. Hambatan dan Hak Disabilitas
  • Hambatan Lingkungan (Geografis)
  • Hambatan Sikap
  • Hambatan Kebijakan (Kesenjangan regulasi dan implementasi)
  • Hambatan Praktek
  • Hambatan Sumberdaya

HAK PENYANDANG DISABILITAS (Pasal 5 Ayat 1 UU No.8)

  • Hidup
  • Bebas dari stigma
  • Privasi
  • Keadilan dan perlindungan hukum
  • Pendidikan
  • Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
  • Kesehatan
  • Politik
  • Keagaam
  • Keolahragaan
  • Kebudayaan dan pariwisata
  • Kesejahteraan sosial
  • Aksesibilitas
  • Pelayanan publik
  • Perlindungan dan bencana
  • Habilitasi dan rehabilitasi
  • Konsesi
  • Pendataan
  • Hidup secara mandiri dan dilibatkan di masyarakat
  • Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
  • Berpindah tempat dan kewarganegaraan
  • Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 5 ayat (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

  1. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  2. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  3. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  4. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  5. pemenuhan kebutuhan khusus;
  6. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  7. mendapatkan pendampingan sosial.
  8. Pasal 11 Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; e. mendapatkan program kembali bekerja; f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendir

HAK PENDIDIKAN

Pasal 10 UU NO. 8 Tahun 2016

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

  1. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
  2. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
  3. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
  4. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

HAK PEKERJAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KOPERASI

Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

  1. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
  2. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
  3. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
  4. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
  5. mendapatkan program kembali bekerja;
  6. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
  7. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
  8. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

HAK KESEHATAN

Pasal 12 UU No. 8 Tahun 206

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

  1. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
  2. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
  3. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
  4. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
  5. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
  6. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
  7. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
  8. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.
Views All Time
Views All Time
11
Views Today
Views Today
1
Previous article
Next articleKLASIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Nama :Juwita, S.Pd Tempat tanggal lahir :Aceh besar 15 Maret 1978 Tempat tugas :SDN 1 Indrapuri Hobi: membaca, menulis, dan bersih-bersih Berstatus kawin dan memiliki 1 putri dan 2 orang putra, Tinggal di Desa Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga,Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Mengecap pendidikan Min Paya Seunara Sabang, Lalu SMP 6 Kota Sabang,SMU di Banda Aceh, Lalu kuliah D-II di STKIP Getsempena. Melanjutkan S-1 FKIP Universitas Serambi Mekkah. Menjadi guru PNS April 2006,pertama mendapat SK di SDN Mureu Indrapuri, setahun kemudian di mutasi ke SDN 1 Indrapuri sampai sekarang,,, Pengalaman selama menjadi guru,,, pernah bersama DBE-2 sebagai fasilitator Sains, Fasilitator di HKI, Guru inti di gugus, dan memfasilitasi beberapa kegiatan di UPTD. Dalam mengembangkan kompetensi pernah mengikuti guru berprestasi tahun 2014, namun hanya mendapat juara 3 tingkat provinsi. Terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk dapat bergabung di blog.igi yang is the best,,semoga kita selalu sharing and growing together. salam satu hati guruku di Indonesia, ditangan kita ujung tombak bangsa.

LEAVE A REPLY