Pendidikan yang Dialektis

2
51

Oleh : Imam Syafii
Guru MAN 1 Musi Rawas

Menyikapi kasus yang menimpa siswa berprestasi SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sebagaimana diberitakan dalam tajuk berita online di Kompas.com (16/5) yang ditulis oleh kontributor TV Mataram Fitri Rachmawati dengan judul “Protes Kebijakan Kepala Sekolah, Siswa SMAN 1 Sembalun Lombok Tidak Diluluskan”, meski telah berlalu selama kurang lebih satu minggu sepertinya masih terasa hangat dan menyita perhatian dunia pendidikan kita.

Benar saja, ketika kita mengetikkan kalimat “siswa berprestasi tidak lulus” di google search maka akan muncul 8 dari 9 berita di halaman muka yang memuat informasi tentang siswa SMAN 1 Sembalun ini. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ini benar-benar menyita perhatian dunia pendidikan dan publik di Indonesia.

Persoalan siswa dan dunia pendidikan selalu menjadi hot issue, terlebih lagi jika hal itu menyangkut masa depan siswa dan hak masyarakat yang dirugikan. Ada masalah keadilan yang diperjuangkan. Sampai di sini dapat kita maklumi antara kebutuhan informasi publik dan hak masyarakat, maka kasus tersebut menjadi viral menghiasi wajah media.

Seperti kritikan Aldi kepada kepala sekolah di akun facebooknya dengan kalimat “Kami siswa SMAN 1 Sembalun tolong hargailah perjuangan kami, Kami ingin sekolah untuk masa depan kami agar kami bisa membahagiakan orang tua kami. Pendidikan diperuntukkan untuk siswa bukan untuk dipersulit. Tolong lihatlah perjuangan kami. Salam Demokrasi” dengan tampilan dua foto yang menampilkan kondisi satu-satunya jalan tanah licin seperti sehabis diguyur hujan yang dilaluinya menuju sekolah. (https://suar.grid.id/read/201729136/gara-gara-terlalu-kritis-terhadap-kebijakan-kepala-sekolah-siswa-berprestasi-ini-dinyatakan-tak-lulus-unbk?page=all)

Apa yang salah dengan itu? Jawabnya tentu tidak ada yang salah dengan pemberitaan media. Oleh karena setiap warga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Informasi dapat diperoleh melalui media cetak, elektronik, media sosial maupun media online. Hak untuk mendapatkan informasi publik itu sendiri diatur dan dituangkan dalam (UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal Bab III Bagian Kesatu Pasal 4)

Tetapi yang kita bahas di sini bukan tentang viralnya berita SMAN 1 Sembalun. Berita viral SMAN 1 Sembalun hanya merupakan salah satu wajah permasalahan yang kita jumpai dalam dunia pendidikan di negeri ini.

Poinnya adalah mengapa kejadian ini harus terjadi di dunia pendidikan kita?
Apakah benar hanya disebabkan faktor kekritisan siswa, ataukah ada faktor lain? Apakah seorang guru atau kepala sekolah tidak mempertimbangkan aspek kronologis dan sosiologis mengapa pelanggaran itu terjadi? Apakah sudah tidak ada lagi jalan untuk menyelesaikan permasalahan antara siswa dengan guru, kepala sekolah sehingga menimbulkan kebijakan yang merugikan masa depan siswa? Apakah tidak ada ruang penyampaian pendapat antara kedua belah pihak di sekolah, ataukah keputusan subjektif sepihak saja? Pertanyaan-pertanyan seperti ini akan terus bermunculan dalam benak fikiran masyarakat.

Menurut hemat penulis, ada sesuatu yang terputus, “tidak terjadi” pada kasus tersebut sehingga harus dialami oleh siswa SMAN 1 Sembalun. Sesuatu itu adalah “komunikasi”. Komunikasi bukan berarti berkompromi dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa, atau sebaliknya terjadi pelemahan terhadap aturan yang telah diputuskan dan ditetapkan. Akan tetapi, memberikan ruang bicara dengan mencari penyebab setiap kejadian yang dilakukan dengan diiringi tindakan evaluasi secara berkala sehingga sampai ditemukan akar masalah dan solusi yang solutif serta bijak menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Terkait kasus ini, penulis teringat dengan penyampaian Kabag Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, H. Abadil, S.Ag, M.Pd.I saat penulis mengikuti kegiatan “Workshop Peningkatan Mutu Madrasah” di Palembang Februari 2019 lalu.

Diceritakan olehnya bahwa dirinya memiliki rekan yang cucunya sekolah di luar negeri sebut saja di Australia. Sistem pendidikan Australia sangat menekankan kepada pendidikan karakter peserta didik. Sebagai contoh, Jika anak tidak mampu untuk mengikuti “budaya mengantri” maka seorang guru akan sangat resah dan risau dibandingkan anak tersebut gagal mengerjakan soal atau tidak lulus mata pelajaran tertentu. Sehingga menurutnya pendidikan karakter ini benar-benar dikelola dan dititikberatkan dalam proses pendidikan untuk keberhasilan anak di masyarakat. Oleh karena itu, ketika anak tidak mampu mengikuti budaya mengantri, seorang anak dianggap telah mengambil hak-hak orang lain. Hal ini sangat melanggar tatanan hukum di Australia.

Pada kasus yang lain masih dalam konteks yang sama di Australia, penyelesaian masalah yang dialami oleh siswa lebih ditekankan untuk mencari faktor-faktor penyebab sampai ke akar masalah yang dialami oleh siswa. Dicontohkannya, jika seorang anak mengucapkan kata “kotor”, maka tidak kemudian divonis dan dimarahi atau diberikan hukuman disiplin. Akan tetapi sang guru akan memanggil anak tersebut dan ditanya dari mana istilah atau kata kotor tadi ia peroleh sehingga si anak mampu menngucapkannya.

Diterangkannya, misalnya si anak mendapatkan kalimat tersebut dari si A yang lebih remaja, maka si A akan dipanggil ke sekolah dan si A akan di tanya apakah benar ia mengajarkan kata kotor tersebut. Jika si A mengaku benar mengajarkan maka akan ditelusur kembali dari mana si A mendapatkan kata kotor tersebut. Sebut saja si A mendapatkan dari si B yang lebih dewasa, maka si B akan dipanggil ke sekolah. Dengan pertanyaan yang sama dari mana dan siapa yang mengajarkan, maka demikian akan terus ditelusuri asal kata tersebut.

Akhirnya didapatlah sumber perkataan itu dari si C yang lebih dewasa, maka si C inilah yang akan diberi bimbingan serta pembinaan untuk dimintai pertanggung jawaban setiap kata yang diucapkan dan memberikan penjelasan kembali kepada si anak bahwa perkataan yang diucapkan itu tidak benar. Sebuah proses panjang dalam upaya membentuk karakter anak.

Cerita pengalaman bagaimana sistem pendidikan di negara lain dibangun dalam upaya menumbuhkan karakter anak di atas, tentunya ada tiga hal yang bisa kita pelajari yakni pertama memberikan kesempatan anak untuk mengutarakan pendapatnya dan argumentasinya dengan penuh kejujuran. Kedua menelusuri sumber akar permasalahan yang menyebabkan si anak melakukan perbuatan indisipliner. Ketiga memberikan sanksi kepada pelaku sesuai proporsinya dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memperbaiki si anak hingga ia mengetahui bahwa perkataan tersebut tidaklah benar dan tidak boleh dilakukan. Ketiga hal ini syarat dengan proses komunikasi dialogis yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam bahasa pendidikan kita kenal dengan istilah dialektik atau dialektika.

Apa itu dialektik atau dialektika?
Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) pengertian dialektika adalah hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah.(https://kbbi.web.id/dialektika). Dialektik (dialektika) berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah, istilah ini telah ada sejak masa Yunani kuno ketika diintrodusir pemahaman bahwa segala sesuatu berubah (panta rei). (https:// id.wikipedia.org/wiki/Dialektik).

Untuk itu secara sederhana, dialetik atau dialektika dapat kita simpulkan sebagai cara penalaran atau berbahasa untuk menyelidiki suatu masalah melalui dialog atau komunikasi dua arah. Pada kasus di SMAN 1 Sembalun seyogianya mengedepankan proses dialektika dalam pendidikan untuk menyelesaian persoalan siswa yang kritis tersebut.

Pada tataran ini penulis sangat sependapat dan sepakat jika kasus ini mendapatkan perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati (21/5) sebagaimana di muat dalam berita Parlementaria Terkini dengan tajuk “Dunia Pendidikan Harus Sediakan Ruang Dialektika dan Kritik”, menurutnya dunia pendidikan harus menjadi ruang dialektika termasuk kritik bagi pendidik, siswa dan stakeholder pendidikan lainnya. “Kami menyayangkan kebijakan sekolah yang tidak meloloskan siswa karena dipicu mengkritik kebijakan sekolah. Jika itu menjadi dasarnya, ini jelas melanggar prinsip demokratisasi di dunia pendidikan,” ungkapnya (http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24762/t/Dunia+Pendidikan+Harus+Sediakan+Ruang+Dialektika+dan+Kritik)

Oleh sebab itu, saat ini sepertinya konsep pendidikan yang dialektis, dalam artian pendidikan yang mengedepankan konsep dialektik atau dialektika sebagaimana yang diterapkan pada beberapa negara maju seperti di Australia berdasarkan kisah di atas menjadi sangat relevan, perlu diterapkan dan menjadi renungan bagi kita semua sebagai seorang pendidik ataupun pemegang amanah pendidikan.

Tujuannya tidak lain adalah jangan sampai terjadi kembali masa depan anak-anak bangsa ini dikorbankan oleh karena persoalan-persoalan atau kebijakan yang belum tentu solusinya adalah dengan memberhentikan atau dengan tidak meluluskan dengan catatan tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu kajian mendalam dan penelusuran setiap permasalahan yang terjadi hingga didapatkan sampai ke akar masalah melalui proses komunikasi dua arah (dialogis), sebelum kebijakan diputuskan. Salah satunya dengan memberikan ruang dialektika bagi siswa dan guru, sehingga proses belajar dan catatan prestasi yang sudah dicapai dan dilalui siswa selama tiga tahun tidak hilang dan lenyap seketika dimana masa depan siswa menjadi korbannya. Wallahu a’lam bisshowab.

Views All Time
Views All Time
43
Views Today
Views Today
1
Previous articleHiduplah dengan al-Qur’an
Next articleBagian 11. Buku PMS-Edisi Palangkaraya. KEMBALI MENUJU PELAIHARI, KALIMANTAN SELATAN
Imam Syafii, M.Si. Guru di MAN 1 Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan. Lahir di Desa Tebat Jaya, BK 0 (OKU Timur-Sumsel) 22 Pebruari 1978. Pendidikan dasar saya tempuh pertama kali di SDN Inpres Balikpapan Kalimantan Timur pada tahun 1984 hingga kelas 3 dan melanjutkan pendidikan dasar kelas 4 di SDN Patok Songo Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur- Sumsel lulus tahun 1990. Kemudian melanjutkan ke MTsN Martapura Kab. OKU Timur lulus pada tahun 1993. Pendidikan menengah atas saya tempuh di Pondok Pesantrean Nurul Huda Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur di MA Nurul Huda Jurusan A3 (Biologi) lulus pada tahun 1996. Saya menlanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru-Riau jurusan Agronomi dan meraih predikat lulusan terbaik pada tahun 2001. Setelah enam bulan menjalani profesi sebagai asisten dosen memperoleh kesempatan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Riau untuk melanjutkan Pendidikan Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB-Bogor) masuk tahun 2002 dan lulus pada tahun 2004. Profesi guru saya jalani sejak lulus dari Bogor dengan menjadi guru honorer di MTsN 1 Muara Kelingi, di SMAN 1 Muara Kelingi, di MA Hidayatullah Muara Kelingi , SMAN Karya Sakti Kec. Muara Kelingi, MAN Muara Kelingi, SMAN 2 Muara Kelingi Kab. Musi Rawas. dI Tahun 2008 saya mendapatkan SK Bupati sebagai Guru TKS di SMAN 1 Muara Kelingi, dan di tahun 2009 kuliah kembali mengambil program Akta IV Pendidikan Biologi di Universitas Bengkulu dan pada tahun 2014 mendapatkan SK sebagai PNS di MAN 1 Musi Rawas.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY