RANCANGAN USULAN REVISI UUGN

0
35

Berdasarkan kiriman whatsapp dari Bendahara Umum IGI Pusat, Gusti Surian kepada penulis, yang isinya “ Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Rekan-rekan guru sekalian, jika  berkenan, Saya selaku Bendum IGI ingin mendapatkan masukan  Bapak Ibu tentang segala hal sebagai bahan baku terkait dengan UUGD yang akan direvisi DPR RI. Rabu depan Ketum ,Sekjen dan Bendum IGI diundang DPR-RI untuk menjadi Narsum  yang memberi masukan tentang UU Guru. UU itu segera muncul karena PP IGI dulu pernah mengusulkan hal ini sebab kementerian antara guru dan dosen juga sudah berubah.  UU guru  itu seharusnya seperti apa, semua akan lebih “berwarna” dan lengkap dengan masukan dari kita. Maka semakin banyak masukan yang progresif tentu akan menyempurnakan UU tersebut untuk kemaslahatan kita semua bapak/ibu guru di seluruh Indonesia. Ditunggu segera masukannya. Sambil bantu dishare ke grup yang lain tolong  juga japri ke saya agar bisa direkap cepat yach. Terima kasih. Salam Sharing and Growing together. IGI!  Bendum Igi. Gusti Surian”.

Berdasarkan permintaan tersebut, penulis mencoba memberikan sumbang saran dan masukan untuk revisi UUGD tersebut. Adapun sumbang saran dan masukan tersebut adalah sebagai berikut : Pertama.  Pemerintah daerah,  provinsi, kabupaten/ kota  berkewajiban membina, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme bagi semua guru yang ada dibawah kewenangannya masing-masing, secara merata dan berkeadilan. Pembinaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru harus diprogram dan mendapatkan dukungan anggaran dari daerah,  tidak menggantungkan sepenuhnya kepada pihak lain, khususnya Pemerinmtah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan jajaran atau perangkat di bawahnya.

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dapat bekerja sama dengan pihak terkait dan peduli dengan pembinaan kompetensi dan profesionalisme guru, baik yang dinas/lembaga/ instansi pemerintah maupun organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah dan memiliki kompetensi dan sumberdaya manusian dalam membina dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme guru, ( seperti IGI/Ikatan Guru Indonesia).

Kedua.  Pemerintah, khususnya pemerintah daerah berkewajiban mencegah dan menindak pihak-pihak tertentu yang ‘menyeret-nyeret’ guru terlibat dalam ‘politik praktis’ dalam konteks pemilihan kepala langsung atau PILKADA.  Pemerintah daerah melalui dinas yang mengelola pendidikan berkewajiban menjaga guru di daerah yang menjadi kewenangannya dari intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab, baik oknum dinas/instansi pemerintah maupun oknum organisasi profesi guru, yang mencoba ‘memanfaatkan’  guru untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Guru di daerah rentan dan mudah diajak, dipengarahi, diintervensi, atau bahkan diintimidasasi oleh oknum-oknum yang merasa dirinya memiliki kewenangan dan kekuasaan  terhadap guru.  Pemerintah berkewajiban dan mengatur secara tegas terhadap  ‘kenyamanan dan keamanan’ guru di manapun bertugas, sehingga tidak menjadi alat politik oleh oknum dinas maupun oknum organisasi profesi guru yang memiliki kepentingan tertentu dalam kontestasi PILKADA.

Ketiga. Pemerintah dan  pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berkewajiban memberikan tunjangan penghasilan, gaji, atau honor kepada guru tidak tetap atau honorer yang minimal setara dengan UMP , baik tingkat provinsi maupun kabupaten /kota.  Kesejahteraan dan kelayakan hidup guru honorer harus menjadi prioritas Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga kehidupan dan kesejahteraan mereka lebih layak dan sesuai dengan kondisi dimana mereka tinggal.

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota berkewajiban pula membina, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme guru honorer dengan memberikan anggaran yang sesuai kemampuan dan kondisi keuangan daerah. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru honorer tersebut, dapat bekerja sama dengan pihak terkait dan peduli dengan pembinaan kompetensi dan profesionalisme guru, baik yang dinas/lembaga/ instansi pemerintah maupun organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah dan memiliki kompetensi dan sumberdaya manusian dalam membina dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme guru.

Keempat. Pemerintah pusat perlu memberikan legalitas dan rekomendari kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar memberikan kesempatan hidup dan berkembang kepada semua organisasi profesi guru yang legal dan diakui oleh pemerintah. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berkewajiban membuka kesempatan dan keleluasaan semua organisasi profesi guru untuk bersama-sama membantu program dan kebijakan pemerintah membina, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme guru.

Demikian pula, Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berkewajiban membantu semua organisasi profesi guru yang ada di daerahnya dan memiliki kepengurusan yang legal. Bantuan tersebut, baik berupa kebijakan maupun anggaran, sehingga semua diperlukan sama dan berdasarkan asas keadilan.

Demikian usulan atau sumbang saran dalam rangka memberikan masukan terkait dengan  dengan Undang-Undang Guru dan Dosen yang akan direvisi oleh DPR RI.

 

#####

Views All Time
Views All Time
152
Views Today
Views Today
1
Previous articleSemua Mata Tertuju Padanya
Next articleKEMBALI, SEORANG SISWA DICABULI OLEH OKNUM DI SEKOLAH
Lahir dari keluarga petani dan sederhana di Martapura (Banjar) Kalsel, 5 Nopember 1963. Kini menjalani profesi sebagai guru sejak tahun 1988. Mata pelajaran PPKn/PKn. Saat ini (2017) bertugas di SMPN 4 Pelaihari Kab.Tanah Laut Kalsel. Mulai menulis artikel tentang pendidikan secara rutin sejak tahun 2013. Tulisan artikel banyak dikirim dan terbit pada koran lokal, Banjarmasin Post dan Radar Banjarmasin. Tahun 2015, penulis membukukan artikel-artikel yang pernah terbit pada koran lokal dalam sebuah buku "OPINI SANG GURU" (edisi pertama,2015) lalu buku " OPINI SANG GURU "Edisi Kedua (2017),dan insyaallah akan dilanjutkan dengan buku "OPINI SANG GURU" edisi ketiga ,dan seterusnya.Dalam bentuk tulisan ilmiah, penulis bersama dengan guru-guru Kalsel yang pernah mengikuiti Lomba Inovasi Pembelajaran Kemdikbud tahun 2015, 2016,dan 2017, sedang menyusun dan menerbitkan buku " INOVASI PEMBELAJARAN' ,yang akan diterbitkan dalam beberapa edisi. Setiap edisi terbit diisi oleh 5-6 guru penulis. Buku "INOVASI PEMBELAJARAN" berisi naskah karya tulis inovasi pembelajaran yang pernah masuk worshop dan finalis Lomba Inovasi Pembelajaran, rencananya akan diterbitkan pada akhir tahun 2017 untuk edisi pertama, dan awal tahun 2018 untuk edisi kedua... dan seterusnya. Penulis, bertindak sebagai koordinator pengumpulan naskah tulisan,mengedit, dan mengirimkannya ke penerbit buku di Kalsel. Semoga buku " INOVASI PEMBELAJARAN' karya guru 'Banua' untuk Indonesia akan dapat menginspirasi guru untuk membuat inovasi pembelajaran, menulis, dan membukukannya. Semoga.

LEAVE A REPLY