SEKOLAH GRATIS YANG DILEMATIS

0
47
 

Sekolah gratis merupakan kebijakan Nasional yang  dicanangkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Secara teoritis dan politis, sekolah gratis perlu dikaji lebih lanjut dan mandalam,karena dengan kebijakan sekolah gratis tersebut pihak sekolah menjadi  yang terjepit dari atas dan bawah. Bagaimana tidak, dana atau bantuan dari pemerintah (Pusat dan daerah) kepada sekolah dari jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD-SMP-SMA) yang berstatus sekolah ‘Negeri’  tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan sekolah, baik untuk fisik maupun operasional sekolah, sementara itu sekolah dilarang memungut bantuan dari orangtua.

 

Problem yang timbul dengan adanya kebijakan sekolah gratis di lapangan, pihak sekolah menjadi serba salah dalam memungut atau meminta bantuan kepada orangtua peserta didik.  Padahal menurut UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut , partisipasi orangtua atau apapun namanya dapat dibenarkan sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab orangtua kepada sekolah. Namun, dalam realitasnya setiap sekolah ‘dilarang’ memungut atau meminta bantuan dalam bentuk dana kepada orangtua peserta didik. Sementara itu dana bantuan dari Pemerintah sangat terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sekolah yang semestinya, baik untuk pembangunan fisik dan operasional sekolah. Rasio kebutuhan riel  sekolah dengan dana bantuan yang diberikan oleh  pemerintah tidak seimbang dan jauh dari kebutuhan riel sekolah yang ideal.

Sekolah gratis memang  sangat diperlukan dan idealnya seperti itu apabila negara/pemerintah dapat memenuhi kebutuhan ideal dana bagi pengelolaan sekolah. Realitasnya menunjukkan terjadi kesenjangan antara kebutuhan sekolah dengan dana bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka jangan heran jika banyak bangunan sekolah yang tidak layak karena tidak atau lambatnya  mendapat bantuan dari pemerintah sedangkan sekolah tidak punya dana untuk menanggulangi hal tersebut. Kebijakan sekolah gratis terkesan sebagai ‘janji’ politik  semata untuk kepentingan sesaat  sementara itu  dalam pelaksanaannya jauh panggang dari api.  Demikian pula dengan ketentuan minimal 20% APBN dan APBD untuk pendidikan tidak serta merta dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi di sekolah selama ini.
Permasalahan adanya sekolah yang memungut dana dari orangtua untuk memenuhi kebutuhan sekolah, khususnya penyediaan sarana dan prasarana fisik di sekolah merupakan contoh konkrit yang menggambarkan bagaimana kondisi yang riel di sekolah selama ini. Adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang cukup banyak membantu sekolah dalam menyelasaikan beberapa masalah seperti membayar honorer  (guru atau staf TU) , administrasi (ATK dll), dan berbagai keperluan dasar/pokok sekolah yang bersifat rutin dan regular. Namun, dalam hal penggunaannya , dana BOS sudah ditetapkan sedemikian rupa dengan prosedur dan ketentuan yang jelas dan terkesan’kaku’. Salah satu ketentuan tersebut adalah bahwa untuk membayar honor tidak boleh lebih dari 20% dari total dana BOS yang diterima sekolah. Artinya, kemampuan sekolah untuk membayar tenaga honorer sekolah sangat terbatas; bahkan jumlah honor yang dibayarkan kepada tenaga honorer tersebut setiap bulannya  masih jauh dari  cukup  apalagi menyamai UMP setempat. Ketika sekolah berinisiatif untuk merekrut tenaga honor guna melayani para siswa yang memang memerlukan tenaganya maka tentunya hal tersebut dimusyawarahkan dengan Komite Sekolah dan orangtua siswa, dan dengan kesepakatan semua pihak  atau apapun namanya  timbullah pungutan, sumbangan, dan sebutan lainnya.

Kemampuan setiap sekolah sangat berbeda satu dengan lainnya. Kemampuan sekolah di perkotaan  dengan jumlah siswa yang relatif banyak  serta menjadi sekolah favorit  akan sangat jauh berbeda dengan sekolah yang berada di daerah ‘pinggiran’ dan pedesaan dengan jumlah siswa yang relatif sedikit.  Selama ini yang terjadi di masyarakat atau bahkan orangtua siswa  beranggapan bahwa sekolah gratis  berarti seratus persen sekolah tidak boleh memungut atau meminta sumbangan apapun kepada orangtua karena ada dana BOS dan sebagainya.  Bagi masyarakat dan orangtua yang  memahami konsep sekolah gratis terkadang keliru dalam menafsir dan menerapkannya, sehingga yang terjadi kemudian adalah ada ‘ketidakpedulian’ dengan sekolah dan bahkan bersikap antipati dengan program dan kegiatan sekolah seperti yang diberitakan oleh B.Post dalam beberapa hari terakhir ini. Sekolah yang berkeinginan untuk maju tidak sepenuhnya mengandalkan bantuan pemerintah semata, tetapi juga mampu menggerakkan partisipasi dan dukungan riel orangtua dan masyarakat sekitarnya. Kemajuan sekolah yang hanya mengandalkan bantuan pemerintah semata akan jauh tertinggal dibandingkan dengan sekolah yang mendapatkan dukungan bukan saja pemerintah tetapi juga orangtua, masyarakat, dan pihak yang peduli dengan pendidikan.

Pemerintah dengan segala daya dan kemampuannya sudah banyak berbuat  untuk meningkatkan dunia pendidikan, khususnya memberikan bantuan dana untuk mendukung operasional sekolah, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.  Kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat terbatas sehingga perlu keterlibatan dan partisipasi semua pihak, terutama orangtua siswa , tanpa mengurangi peran pemerinatah itu sendiri. Sekolah pada hakikatnya milik masyarakat  yang  tentunya tidak dapat maju dan berkembang tanpa partisipasi dan peran konkrit masyarakat itu sendiri.  Bantuan dalam bentuk dana merupakan salah satu dari sekian bentuk partisiapasi dan peran masyarakat, khususnya orangtua siswa, dalam rangka memajukan sekolah agar tidak tertinggal  yang berakibat nantinya pada mutu pendidikan dan siswa pada khususnya.  Keterkaiatan antara mutu dengan dana pendidikan di sekolah memang tidak secara jelas dapat digambarkan, namun demikian pendidikan yang bermutu tidak dapat lepas dengan mutu pengelola sekolah (Kepsek, guru, dan tenaga administrasi) serta didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang  memadai dan memenuhi standar yang disyaratkan oleh SNP (Standar Nasional Pendidikan) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla  diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami sekolah selama ini, khususnya masalah biaya dan pungutan sekolah yang dianggap oleh banyak orangtua sangat membebani mereka. Program KIP (Kartu Indonesia Pintar ) yang digagas dan diluncurkan oleh Pemerintah baru  diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan biaya sekolah bagi anak atau siswa dari keluarga yang kurang mampu sehingga meraka dapat mengenyam pendidikan sampai  ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan yang bermutu dengan sarana dan prasarana sekolah yang lengkap tidak hanya untuk anak-anak yang berasal dari keluarga mampu saja tetapi juga bagi mereka yang yang berasal  dari keluarga kurang mampu atau meraka yang kurang beruntung dalam kehidupannya, termasuk kaum difabel. Tidak dapat dimungkiri memang, bahwa di sekolah yang memiliki banyak sarana dan prasarana yang lengkap akan lebih baik proses pembelajaran dan kegiatan pendidikannya. Hal inilah yang kemudian memicu dan memacu pengelola sekolah untuk  berupaya semaksimal mungkin melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dan memadai, termasuk kantin sekolah yang sehat.

 

 

 

Tanpa mengurangi apalagi mengekang keinginan dan inisiatif pengelola sekolah untuk berupaya secara optimal dengan segenap daya, kemampuan ,dan sumberdaya yang ada  maka sudah sepatutnyalah semua pihak mendukung pihak sekolah dalam mewujudkan sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar yang ada, terutama pemerintah dan kemudian didukung sepenuhnya oleh orangtua siswa serta masyarakat yang peduli pendidikan. Keberhasilan dan mutu  pendidikan merupakan cita-cita kita bersama.

Views All Time
Views All Time
139
Views Today
Views Today
1
Previous articleNASIB GURU, HABIS MANIS SEPAH DIBUANG
Next articleUN DAN PENDIDIKAN KARAKTER YANG TERCECER
Lahir dari keluarga petani dan sederhana di Martapura (Banjar) Kalsel, 5 Nopember 1963. Kini menjalani profesi sebagai guru sejak tahun 1988. Mata pelajaran PPKn/PKn. Saat ini (2017) bertugas di SMPN 4 Pelaihari Kab.Tanah Laut Kalsel. Mulai menulis artikel tentang pendidikan secara rutin sejak tahun 2013. Tulisan artikel banyak dikirim dan terbit pada koran lokal, Banjarmasin Post dan Radar Banjarmasin. Tahun 2015, penulis membukukan artikel-artikel yang pernah terbit pada koran lokal dalam sebuah buku "OPINI SANG GURU" (edisi pertama,2015) lalu buku " OPINI SANG GURU "Edisi Kedua (2017),dan insyaallah akan dilanjutkan dengan buku "OPINI SANG GURU" edisi ketiga ,dan seterusnya.Dalam bentuk tulisan ilmiah, penulis bersama dengan guru-guru Kalsel yang pernah mengikuiti Lomba Inovasi Pembelajaran Kemdikbud tahun 2015, 2016,dan 2017, sedang menyusun dan menerbitkan buku " INOVASI PEMBELAJARAN' ,yang akan diterbitkan dalam beberapa edisi. Setiap edisi terbit diisi oleh 5-6 guru penulis. Buku "INOVASI PEMBELAJARAN" berisi naskah karya tulis inovasi pembelajaran yang pernah masuk worshop dan finalis Lomba Inovasi Pembelajaran, rencananya akan diterbitkan pada akhir tahun 2017 untuk edisi pertama, dan awal tahun 2018 untuk edisi kedua... dan seterusnya. Penulis, bertindak sebagai koordinator pengumpulan naskah tulisan,mengedit, dan mengirimkannya ke penerbit buku di Kalsel. Semoga buku " INOVASI PEMBELAJARAN' karya guru 'Banua' untuk Indonesia akan dapat menginspirasi guru untuk membuat inovasi pembelajaran, menulis, dan membukukannya. Semoga.

LEAVE A REPLY