“TUJUH BELENGGU” Kebijakan Guru belum Merdeka” ; Segera Pangkas Birokrasi Guru

0
251

“TUJUH BELENGGU” Kebijakan Guru belum Merdeka” ; Segera Pangkas Birokrasi Guru

Edy Siswanto

Pidato viral Mendikbud Nadiem Makarim. Banyak menuai pujian sekaligus kritik. Pujian karena dianggap padat dan “menyentuh sasaran”. Kritik, dianggap masih “angan-angan” artinya jangan hanya “retorika belaka”. Bukan karena padat simpelnya. Hanya dua lembar tak seperti biasanya.

Apa yang disampaikan Nadiem dalam pidato menyambut Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2019, sebenarnya hal biasa. Tidak ada istimewanya. Sudah sering digaungkan dan dituntut organisasi guru. Maupun praktisi pendidikan.

Kecuali jika segera ada “keberanian” eksekusinya. Perubahan besar, aturan kebijakan dan payung hukum dunia pendidikan. Merubah mainstream, arah dan “paradigma BARU Pendidikan”. Ini yang segera ditunggu insan pendidik. Guru di tanah air.

Banyak usulan, masukan sejak lama. Baik itu untuk masalah birokrasi guru yang masih “mbulet” dan tumpang tindih. Bagaimana bisa “merdeka guru”, bagaimana bisa “guru berggerak”, “move on”. Hingga sederet permasalahan guru.

Setidaknya tujuh persoalan manajemen guru tersebut di antaranya.

Pertama, guru harus merdeka, Bagaimana bisa merdeka? Apabila aturan banyak membelenggu. Dulu kebijakan, Mendikbud Muhadjir Effendy. Mengatakan guru tidak harus mengajar 24 jam. Karena tugas guru tidak hanya mengajar. Idealnya guru mengajar tidak lebih dari 18 jam per minggu.

Namun kenyataannya, sekolah lima hari kerja. Senin sampai Jumat. Waktu dari pagi sampai sore. Kekurangan guru banyak terjadi disekolah. Mengajar melibihi. Bahkan ada yang sampai diatas 30 jam perminggu.

Sementara aturan guru mengajar minimal 24 jam belum dicabut. Sama saja “guru terbebani dan terbelenggu”. Kebijakan yang menghambat guru “merdeka dan bergerak” harus dipangkas. Bukan hanya dalam pidato dan retorika. Gagasan saja tak cukup. Perlu eksekusi nyata.

Kedua, kebijakan kehadiran guru. Mesti absen pagi. Jika tidak, hangus atau kepotong tunjangan. Melakukan fingerprint sehari bisa dua sampai tiga kali. Pagi, siang dan sore. Disiasati bagaimana yang penting “hadir finger?” Ini bahaya.

Diperlukan saat ini adalah kebijakan tentang guru bukan pujian dalam pidato. Guru saat ini tidak bisa hanya dipidatokan bahwa guru itu sangat mulia, sangat penting. Itu tidak butuh seperti itu, apa yang dibutuhkan guru adalah kebijakan yang nyata.

Ketiga, distribusi guru yang belum merata. Banyak persoalan terkait menejemen guru di tanah air. Tahun ini harus menjadi titik tolak perbaikan manajemen pengelolaan guru. Mumpung masih di awal pemerintahan. Menteri muda milinial dengan visi serta cara pandang yang masih segar. Diharap mampu merubah arah baru dan paradigma pendidikan.

Diakui sebaran (distribusi) guru masih belum merata. Masih terpusat di kota besar atau wilayah tertentu. Bisa jadi di satu Kabupaten, jumlah guru berlebih. Namun di Kabupaten lain mengalami kekurangan guru.

Berdasarkan data PGRI kita kekurangan guru berstatus ASN hingga 1,1 juta orang. Kekosongan tersebut selama ini diisi oleh mereka yang berstatus non-ASN (honorer) yang rata-rata digaji di bawah upah minimum regional (UMR).

Saat ini 52 persen guru berstatus pegawai swasta dan honorer yang digaji terbatas. Kita memang tidak boleh selalu ngomong tentang gaji, tapi profesionalisme itu melekat di dalamnya, kesejahteraan yang layak. Hal itu dikarenakan para guru adalah orang yang menciptakan, membayangkan masa depan.

Di sisi lain proses penempatan dan mutasi guru kerap dilakukan hanya di kota besar. Distribusi guru ini berakibat pada kekurangan guru di satu wilayah, namun lebih diwilayah lain. Sehingga satu guru harus merangkap bidang studi lain atau beberapa kelas. Agar proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung.

Keempat, minimnya perlindungan guru. Kasus guru yang dilaporkan ke pihak berwajib. Pada saat berdiri di depan kelas. Karena persoalan dianggap “melanggar UU Perlindungan Anak” atau UU HAM. Belum semua berpihak pada guru. Seringkali berakhir dengan “kriminalisasi guru”.

Kelima, kesejahteraan guru masih rendah. Diakui kesejahteraan guru di Indonesia belum sepenuhnya memadai. Masih ada ketimpangan pendapatan antara mereka yang berstatus ASN dengan guru honorer atau swasta. Belum lagi dibanding negara tetangga.

Menurut Drjen GTK Supriano, gaji guru yang mengajar anak Indonesia di Malaysia. Sebesar Rp 19,5 juta per bulan. Belum serifikasinya. Jika ditotal bisa sampai 25-30 juta gaji guru di Malaysia. Bandingkan dengan Indonesia gaji ASN golongan tertinggi saja sekitar Rp. 5 jutaan. Dengan sertifikasi 10-12 jutaan.

Keenam, rendahnya kompentensi guru. Berdasarkan Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) bidang pedagogik dan profesional, rata-rata kompetensi guru berkisar di angka 53,02. Capaian tersebut masih di bawah Standar Kompentensi Minimal (SKM) yang berada di angka 55.

Data tersebut belum banyak berubah sehingga kita masih punya PR besar dalam upaya mengembangkan kualitas guru di Indonesia. Salah satunya dengan mendorong para guru untuk mengikuti berbagai skema pelatihan baik dari Kemendikbud maupun institusi lainnya.

Terkait peningkatan kompetensi guru. Beberapa alternatif digalakan pengiriman guru ke luar negeri. Mereka bisa melakukan kursus singkat ke negara-negara yang dikenal mempunyai manajemen pendidikan modern seperti Finlandia, China, Kanada dan Korea Selatan.

“Banyak anggaran untuk peningkatan kompetensi guru, daripada tercecer, gunakan untuk mengirim mereka belajar ke negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik sehingga saat pulang mereka bisa mengadopsi di sekolah masing-masing.

Ketujuh, regulasi yang tumpang tindih. Kewenangan pengelolaan guru antara pemerintah pusat dan daerah. Antara sentralisasi dan desentralisasi. Dinilai masih tumpang tindih. Alasan inilah yang menjadi penyebab terhambatnya upaya peningkatan kualitas guru.

Hampir sebagian besar kepala daerah lebih memprioritaskan kebijakan yang lebih menguntungkan daerahnya. Misalnya, mereka lebih mengutamakan kebijakan daerah pengangkatan, distribusi guru, dan mutasi.

Sementara pada hal kapasitas dan peningkatan kualitas guru, pemerintah daerah cenderung belum “memikirkannya”.

Ditunggu gebrakan Mendikbud baru, aturan baru dan payung hukumnya. Untuk guru “merdeka belajar”, “guru bergerak”. Dan “guru bebas dari belenggu”..joss..

Views All Time
Views All Time
24
Views Today
Views Today
1
Previous articleMaulid Nabi Muhammad SAW : Antara Keberkahan dan Kesuksesan Hidup
Next articleHGN ku 2019
Edy Siswanto, S.Pd., M.Pd., Pemerhati Politik dan Pendidikan, Guru SMK Negeri 4 Kendal Jawa Tengah. Lahir di Pemalang, 28 Oktober 1976. Lulus terbaik S1 Teknik Mesin Univet Semarang, tahun 2000. Lulus Cumlaude Pascasarjana S2 Manajemen Pendidikan Unnes Semarang, tahun 2009. Saat kuliah kegiatan aktivisnya berkembang. Pengalaman organisasi semasa kuliah. Berturut-turut : Menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Teknik Mesin tahun 1997-1998. Tercatat pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa di Fakultasnya tahun 1998-1999. Seiring bergulirnya reformasi pada tahun1998, aktif di organisasi mahasiswa Islam baik intra maupun ekstra kampus. Di Semarang turut membidani kelahiran Forum Kajian dan Studi Islam Aktual Strategis Semarang. Ikut serta melibatkan, mengorganisir gerakan aktivis kampus kala itu. Bersama lembaga mahasiswa ekstra kampus. Karenanya diskusi pemikiran dan Kajian keislaman menjadi santapan sehari-hari. Pengalaman pekerjaan sebagai Guru Teknik Mekanik Otomotif Kendaraan Ringan (TKRO) sejak tahun 1998 sampai sekarang. Dilaluinya penuh keprihatinan dengan jualan Koran, Majalah Forum Keadilan, Tempo dan Tabloid Adil saat itu. Mulai menulis sejak tahun 2001. Dengan dimuat di opini Harian Jawa Pos. Karenanya bacaan dan bahasan politik tak pernah asing. Dengan mengajar di berbagai SMK. Sejak tahun 1998-2000, Sebagai Guru Teknik Mekanik Otomotif Kendaraan Ringan SMK IPTEK Tugu Suharto Semarang. Tahun 2000-2003, Guru Teknik Mekanik Otomotif Kendaraan Ringan SMK Pondok Modern Selamat Kendal. Tahun 2003-2008, Guru Teknik Mekanik Otomotif Kendaraan Ringan SMK Bina Utama Kendal. Tahun 2008-sekarang, Guru Teknik Mekanik Otomotif Kendaraan Ringan SMK Negeri 4 Kendal. Tahun 2010-2015, sebagai Ketua PGRI Ranting SMKN 4 Kendal. Tahun 2012-sekarang, sebagai Ketua Komite Sekolah SDIT Alkautsar Sidorejo Brangsong Kendal. Tahun 2015-2020, sebagai Wakil Ketua PGRI Cabang Brangsong Kabupaten Kendal. Tahun 2016-2021, sebagai Ketua Bidang Organisasi Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Kendal. Tahun 2013-2017, Dosen Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Populer Universitas Ivet Semarang. Tahun 2017-2019, sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 4 Kendal. Tahun 2017-2022, Sebagai Ketua MGMP Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO) SMK Kabupaten Kendal. Tahun 2017-2022, sebagai Ketua Guru Pembelajar Online TKRO SMK Kabupaten Kendal. Tahun 2017-2022, sebagai Direktur BUMDes Pangestu Hayati Desa Kertomulyo Brangsong Kendal. Tahun 2018-2021, sebagai Humas Asosiasi Guru Penulis (AGP) Kabupaten Kendal. Tahun 2018-sekarang, sebagai Kolumnis "Opini untukmu Guruku" Harian Jawa Pos Radar Semarang, wilayah Kendal. Tahun 2019-2024, Ketua Bidang Dakwah dan Kajian Alqur'an, Yayasan Majelis Taklim Pengkajian Alqur'an Husnul Khatimah Kendal. Beberapa tulisan artikel dan opini seputar politik dan pendidikan. Banyak dimuat diharian online maupun offline. Seperti Jawa Pos Radar Semarang, LPMP Jateng, Blog.IgI.or.id, gurusiana.id. Buku yang sudah ditulis, "Bunga Rampai Pemikiran Pendidikan" Penerbit MediaGuru Surabaya, tahun 2018. Buku yang lain dalam proses : "Guru Membangun Paradigma Berfikir" (on proses), "Smart School dan Sekolah Unggul" (on proses), "Pembelajaran Berbasis STEM" (on proses). "Membangun Kinerja Team Work yang Kuat" Tinggal di Kendal dengan satu istri dan tiga anak. Bisa dihubungi di HP. 081215936236 dan Facebook Edy Siswanto ; edysiswanto.gurusiana.id ; kurikulumedysiswanto atau email siswantoedy1976@gmail.com; myazizy_2008@yahoo.co.id ; tweeter : Edy Siswanto ; IG : Siswanto Edy

LEAVE A REPLY