UN DAN INTEGRITAS SEKOLAH

0
81

Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2017, hasil Ujian Nasional bagi siswa SMA/ SMK/MA dibagikan kepada peserta ujian tersebut. Kebanggaan dan kebahagiaan terpancar dari wajah-wajah peserta didik dan orangtua mereka karena mendapatkan nilai UN terbaik. Kita bersyukur dan mengucapkan selamat kepada peserta UN yang telah mampu meraih prestasi terbaik sehingga dapat membanggakan keluarga, sekolah, dan tentunya juga daerah. Sebaliknya kepada peserta UN yang belum mampu meraih prestasi terbaiknya, jangan kecewa dan berkecil hati, masih banyak kesempatan dan peluang bagi kalian untuk meraih prestasi terbaik dikemudian hari. Tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan dan berusaha meraih prestasi terbaik dalam bidang pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

 

UN dengan segala kontroversi, kelemahan dan kelebihanya, menjadi suatu kebijakan pendidikan Nasional yang sampai saat ini masih dianggap baik dan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu  indikator dan ukuran keberhasilan dunia pendidikan Indonesia..  Dengan melihat hasil UN yang dianggap memiliki tingkat keakuratan dan validitas tinggi, dapat diidentifikasi tingkat kemajuan dunia pendidikan di suatu daerah, terlebih bagi  sekolah yang mengikuti UN. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut akan memudahkan untuk  melakukan suatu tindakan atau kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia untuk waktu-waktu berikutnya. Hasil kajian dan analisis  terhadap hasil UN menjadi bahan masukan dan pertimbangan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan Indonesia.

 

Ketika kewenangan menentukan kelulusan peserta didik kembali dimiliki oleh sekolah, maka tentunya sekolah harus bersungguh-sungguh dalam menentukan kreteria kelulusan peserta didiknya secara lebih rinci dan menyeleruh (komprehenship) sehingga kualitas pendidikan tidak menjadi korban. Kualitas kelulusan peserta didik akan diuji dan dipertaruhkan ketika mereka memasuki dan bersaing di sekolah lanjutan di atasnya. Kemampuan dan kualitas peserta didik dari sekolah yang memiliki kreteria kelulusan yang ‘ketat’ akan mampu bertahan dan meningkat prestasinya dibandingkan dengan peserta didik yang sekolah asalnya ‘longgar’ dalam kreteria kelulusan peserta didiknya. Sekolah yang memiliki kreteria kelulusan yang ketat bukan berarti mempersulit peserta didiknya untuk lulus tetapi bermaksud untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya sehingga mereka mampu bersaing di era persaingan bebas sekarang yang akan datang. Sekolah yang menerapkan kreteria kelulusan yang ketat memiliki visi dan misi sekolah yang beroreintasi ke depan dan bukan sekedar mementingkan kuantitas belaka tetapi lebih menekankan pada kualitas. .

 

Kewenangan sekolah menentukan kelulusan peserta didiknya merupakan wujud dari otonomi sekolah yang selama ini didengung-dengungkan. Otonomi sekolah  yang merupakan salah satu jiwa dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam MBS , sekolah memiliki otonomi (kemandirian)  untuk berbuat yang terbaik bagi sekolah. Ketergantungan pada tingkat pusat makin kecil, sehingga sekolah harus dewasa dan meyakini bahwa perubahan pendidikan akan terjadi jika sekolah sendiri mau berubah. Otonomi (kemandirian)  sekolah menuntut  adanya kemampuan sekolah  untuk mengatur dan mengurus sekolahnya menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Kewenangan sekolah dalam menentukan kelulusan peserta didiknya tidak terlepas dari kejujuran sekolah itu sendiri. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan dan mendidik peserta didiknya tentang kejujuran tentunya wajib dan mutlak pula bersikap dan bertindak jujur dalam melaksanakan ujian, khususnya UN.  Kejujuran itu memang sangat mahal dan amat sulit diterapkan jika berkaitan dengan kepentingan yang tidak ada korelasinya  dengan kepentingan dunia pendidikan itu sendiri atau kepentingan non teknis. Kepentingan ini datang dari berbagai pihak yang bukan bertujuan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Gaung UN ini terkadang dapat menjadi komiditi yang cukup laris ‘dijual’ untuk kepentingan politik oleh elit politik di daerah, terlebih dalam menghadapi pemilukada. Salah satu indikator yang sering dibanggakan dan dijadikan komiditi politik dalam ajang pemilukada adalah masalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya hasil UN. Keberhasilan memperoleh hasil terbaik dalam UN dalam suatu daerah tertentu diidentifikasi dengan keberhasilan pembangunan dunia pendidikan di daerah tersebut. Implikasi dari hasil UN menjadi  salah satu dari tolak ukur kepala daerah untuk menentukan figur yang memimpin bidang pendidikan daerah, seperti Kepala Dinas Pendidikan atau sejenisnya.

 

Kewenangan untuk meluluaskan atau tidak meluluskan peserta didik memang ada di tangan sekolah,dan ini menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kejujuran dari semua pihak yang berkepentingan dengan peningkatan kualitas sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya. Kejujuran yang dimaksud tentunya difokuskan pada saat pelaksanaan ujian itu sendiri. Bagaimanapun juga sekolah sangat berperan penting dalam menentukan terlaksanakanya proses ujian yang jujur. Proses ujian yang diikuti peserta didik akan terlaksana dengan tertib, sukses ,dan jujur apabila sekolah mengkondisikan pelaksanaan ujian itu dengan baik. Penyelenggaraan UN  menyerap anggaran biaya milyaran rupiah untuk pelaksanaan di tingkat Nasional, belum lagi biaya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sekolah, dan orangtua peserta didik.  Dengan biaya yang relatif besar ini tentunya harus menghasilkan manfaat yang besar pula bagi kemajuan  dunia pendidikan Indonesia, bukan sebaliknya malah menjadi beban bagi peserta didik, orangtua, dan sekolah. Kepentingan terhadap eksistensi dan keberlanjutan UN memang masih dipertahankan oleh pihak pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta koleganya di daerah.  Pelaksanaan UN dari tahun ke tahun diharapkan semakin bertambah baik tetapi juga semakin rumit dan sulit. Ada beragam paket naskah soal UN yang digunakan dalam suatu ruang UN  dan setiap hari ada perubahan paket soal yang diterima oleh peserta UN. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengetatan untuk meminimalisir kebocoran soal dan peredaran kunci jawaban lewat internet atau sms pada saat menjelang UN. Namun  demikian, sejak tahun 2011 dalam  pelaksanaan UN sudah mengakomodir nilai hasil belajar peserta didik (nilai rapot  dan ujian sekolah)  dalam hal penentuan kelulusan peserta didik.

Pelaksanaan UN yang berbasis komputer atau UNBK mulai banyak diterapkan dalam pelakanaan UN  sejak tahun 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara pelan dan pasti akan menyelenggarakan UN berbasis komputer untuk efeisensi dan akurasi hasil. Pelaksanaan UN yang berbasis kertas dan pensil atau UNKP relatif lebih mahal dan sangat rentan kebocoran soal sehingga hasilnya kurang akurat,  sehingga ke depan UNBK akan terus ditingkatkan. Kemajuan dunia pendidikan Indonesia selama ini  diharapkan terus dapat meningkat seiring dengan perubahan dan perbaikan sistem penilaian seperti UN yang berbasis komputer. Semoga..

Views All Time
Views All Time
170
Views Today
Views Today
1
Previous articleKURIKULUM , IPTEK dan INOVASI PEMBELAJARAN
Next articleGURU MEWUJUDKAN REVOLUSI MENTAL
Lahir dari keluarga petani dan sederhana di Martapura (Banjar) Kalsel, 5 Nopember 1963. Kini menjalani profesi sebagai guru sejak tahun 1988. Mata pelajaran PPKn/PKn. Saat ini (2017) bertugas di SMPN 4 Pelaihari Kab.Tanah Laut Kalsel. Mulai menulis artikel tentang pendidikan secara rutin sejak tahun 2013. Tulisan artikel banyak dikirim dan terbit pada koran lokal, Banjarmasin Post dan Radar Banjarmasin. Tahun 2015, penulis membukukan artikel-artikel yang pernah terbit pada koran lokal dalam sebuah buku "OPINI SANG GURU" (edisi pertama,2015) lalu buku " OPINI SANG GURU "Edisi Kedua (2017),dan insyaallah akan dilanjutkan dengan buku "OPINI SANG GURU" edisi ketiga ,dan seterusnya.Dalam bentuk tulisan ilmiah, penulis bersama dengan guru-guru Kalsel yang pernah mengikuiti Lomba Inovasi Pembelajaran Kemdikbud tahun 2015, 2016,dan 2017, sedang menyusun dan menerbitkan buku " INOVASI PEMBELAJARAN' ,yang akan diterbitkan dalam beberapa edisi. Setiap edisi terbit diisi oleh 5-6 guru penulis. Buku "INOVASI PEMBELAJARAN" berisi naskah karya tulis inovasi pembelajaran yang pernah masuk worshop dan finalis Lomba Inovasi Pembelajaran, rencananya akan diterbitkan pada akhir tahun 2017 untuk edisi pertama, dan awal tahun 2018 untuk edisi kedua... dan seterusnya. Penulis, bertindak sebagai koordinator pengumpulan naskah tulisan,mengedit, dan mengirimkannya ke penerbit buku di Kalsel. Semoga buku " INOVASI PEMBELAJARAN' karya guru 'Banua' untuk Indonesia akan dapat menginspirasi guru untuk membuat inovasi pembelajaran, menulis, dan membukukannya. Semoga.

LEAVE A REPLY